Log in

Mahasiswa Desak Cabut Izin RPPI

Mahasiswa menggelar demonstrasi di Tugu Rencong Kutablang, mendesak Pemerintah Aceh mencabut izin operasional PT RPPI. andalas/mulyadi Mahasiswa menggelar demonstrasi di Tugu Rencong Kutablang, mendesak Pemerintah Aceh mencabut izin operasional PT RPPI. andalas/mulyadi

Lhokseumawe-andalas Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Pase Peduli Air (GEMPUR) menggelar demonstrasi mendesak Pemerintah Aceh segera mencabut izin operasional PT Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI) di Kecamatan Geureudong Pase, Aceh Utara. Titik aksi berlangsung di Tugu Rencong Kutablang, kemudian mereka berjalan kaki menuju Taman Riyadah, Kamis (15/8).

Koordinator aksi, Musliadi Salidan mengatakan PT RPPI memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan area seluas 10.384 hektare (Ha) atau 98 persen dari total area yang diusulkan seluas 10.541 Ha. Sisanya 157 Ha (1,5 persen) masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), tidak sesuai untuk pengembangan hutan tanaman.

“PT RPPI memeroleh IUPHHK berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011, serta perubahan SK Nomor 522.51/441/2012, dengan jangka waktu selama 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun,” ungkapnya.

Pihaknya menemukan dampak buruk yang timbul akibat operasional RPPI, diantaranya krisis air bagi kebutuhan hidup warga 264.920 jiwa yang memiliki ketergantungan sumber air dari daerah aliran sungai (DAS) Krueng Mane dan Krueng Pase.

Wilayah operasional RRPI yang berada di hulu kedua DAS tersebut yang memiliki fungsi penyedia air bagi 13 kecamatan dari 27 kecamatan yang berada di Aceh Utara. Selain untuk kebutuhan konsumsi, ketersedian air juga untuk kebutuhan petani sawah. Setidaknya luas sawah irigasi yang terdapat di DAS Krueng Mane seluas 8.963 hektare dan Krueng Pase seluas 8.325 hektare.

Selain itu, hilangnya atau tengaggunya satwa liar yang dilindungi, lantaran secara umum satwa tersebut berada di luar daerah perlindungan dalam area izin perusahaan tersebut. Hilangnya penghasilan ekonomi warga dari hasi nonkayu, hilangnya lahan warga akibat tumpang tindih dengan lahan perusahaan. Terjadinya bencana karena sesuai data ruang Kabupaten Aceh Utara kawasan izin perusahaan merupakan kawasan bencana level menengah dan tinggi.

Pihaknya mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mencabut seluruh izin operasional RPPI karena terindikasi melanggar hukum dan meminta Pemerintah Aceh secepatnya menghentikan semua operasional perusahaan itu serta mencabut IUPHHK-HTI-nya jika terbukti melanggar hukum. (MUL)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px