Log in

Penyaluran PKH di Rumoh Rayek Ricuh

Suasana sempat memanas saat ratusan warga Gampong Rumoh Rayek, Kecamatan Langkahan, memprotes penyaluran PKH yang tidak tepat sasaran. Suasana sempat memanas saat ratusan warga Gampong Rumoh Rayek, Kecamatan Langkahan, memprotes penyaluran PKH yang tidak tepat sasaran.

Ratusan Warga Protes Banyak Keluarga Kaya Jadi Penerima Bantuan

Lhoksukon-andalas Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Rumoh Rayek, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, ricuh, Minggu (21/7). Pasalnya banyak keluarga yang tergolong mapan secara ekonomi, menerima PKH. Sementara banyak keluarga miskin di gampong itu justru tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Ratusan warga yang didominasi kaum ibu rumah tangga tersebut, mendatangi meunasah desa setempat untuk mempertanyakan banyaknya keluarga yang bisa dikategorikan mampu secara ekonomi tetapi menerima manfaat PKH dan Rastra, sementara banyak keluarga yang hidup fakir malah tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Kami mempertanyakan, dari mana data PKH diambil. Sementara geuchik mengatakan penyalurkan PKH tidak pernah dilibatkan dan juga pihak pendampingan PKH tidak melakukan koordinasi dengan geuchik,” sebut Iwan warga dalam rapat yang digelar pemerintah gampong setempat di meunasah tersebut.

“Sekarang kami menyaksikan, terdapat warga yang hidupnya mewah mendapatkan jatah PKH, sementara yang hidup di rumah gubuk tidak mendapatkan apapun. Di Rumoh Rayek, nyaris setengah dari penerima PKH merupakan orang yang sudah mampu dan rata-rata memiliki kedekatan dengan Ketua PKH Gampong,” tandasnya.

Ironisnya, dalam musyawarah yang digelar, pemerintah gampong setempat yang saat itu didampingi petugas pendamping PKH Kecamatan dan Pendamping Rastra dari Dinas Sosial Kecamatan Langkahan justru mengaku tidak tahu menahu saat ditanya warga soal data keluarga atau warga penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat tersebut.

Pemerintah gampong berdalih data keluarga penerima PKH dan Rastra merupakan data hasil sensus pendampingan PKH dan juga sensus Dinas Sosial yang tidak melibatkan pemerintahan desa.

"Oleh karena itu, kami juga ingin mempertanyakan di hadapan rapat umum ini dari mana asalnya data PKH didapatkan oleh pihak PKH?,” tanya Boihaqi.

Ia mengatakan, selama ini pendamping PKH tidak pernah mengonsultasikan penyaluran PKH kepada pemerintah terkait. “Pendamping PKH hanya melaksanakan rapat musyawarah dengan ketua dan anggotanya saja, sama kita tidak pernah ada konsultasinya,” lanjutnya.

Menjawab hal tersebut, salah satu pendamping PKH wilayah kerja empat desa di Langkahan termasuk Rumoh Rayek menyebutkan, data tersebut merupakan hasil sensus yang kemudian dikirimkan kembali satuan kerja PKH Kabupaten yang berikutnya divalidasi di desa masing-masing mereka bertugas.

“Data itu emang data sensus yang dikirimkan dari Jakarta Pusat. Kami hanya memvalidasi kembali yang kemudian baru kami ajukan laporan sebagai berkas pengamprahan PKH,” jelas Andre, pendamping PKH Rumoh Rayek.

Dalam hal tersebut ia mengaku kesulitan dalam menvalidasi data akurat. Pasalnya PKH tidak bisa digantikan atau dialihkan kepada masyarakat yang lebih layak menerima.

“PKH ini hanya memiliki kebijakan, bukan suatu aturan yang konkret. Tidak ada acuan yang menguatkan daftar penerimaan PKH. Namun, beberapa kali sudah saya sampaikan kepada penerima manfaat, jika saja warga yang telah mampu dan menyadari bahwa dirinya sudah mapan, agar segera mengundurkan diri dari penerima,” katanya kepada andalas usai musyawarah tersebut.

Hasil musyawarah tersebut akhirnya menyepakati puluhan keluarga yang dianggap mapan secara ekonomi bakal dicoret dari daftar penerima manfaat PKH oleh pihak PKH. (EN)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px