Log in
BPKD_Pemkab_Aceh_Selatan.jpg

DPRDSU : Semua Kutipan Dilakukan MAN ke Orangtua Harus Dievaluasi

Rapat Komisi E dengan Kemenag dan Kepala MAN dipimpin ketua Dimas Tri Adjie, dihadiri wakil ketua Rahmansyah Sibarani dan Jafaruddin Harahap Rapat Komisi E dengan Kemenag dan Kepala MAN dipimpin ketua Dimas Tri Adjie, dihadiri wakil ketua Rahmansyah Sibarani dan Jafaruddin Harahap

Medan-andalas Komisi E DPRD Sumut menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kanwil Kemenag Sumut dan Kepala MAN 1 Medan, MAN 2 Medan, MAN 3 Medan dan MAS Persiapan Negeri 4 Medan, Senin (29/06/2020).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi E Dimas Tri Adjie dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani dan anggota Jafaruddin Harahap, M Faisal tersebut membahas pengutipan dilakukan pihak Madrasah kepada orang tua murid. Uang hasil pengutipan atau yang disebut sumbangan sukarela peruntukannya pun beragam, mulai untuk membayar gaji guru honor hingga fasilitas sekolah seperti bus.

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sumut, Mustafid mengatakan, pengutipan atau penggalangan dana yang dilakukan oleh madrasah kepada wali murid mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah.

"Ada tiga sumber dana pendidikan madrasah, yakni pemerintah pusat, Pemda dan masyarakat (orangtua siswa atau komite sekolah). Kalau madrasah hanya mengandalkan dana BOS tidak bisa berkembang seperti sekolah umum, maka ketika punya inovasi ingin menyamai sekolah guna meningkatkan mutu atau kualitas belajar mengajar, maka dilakukan penggalangan dana yang dilakukan komite berdasarkan kesepakatan bersama," katanya.

Dalam melakukan pengutipan dana tersebut, lanjutnya, madrasah mengacu pada PMA 16 tahun 2020. Namun, teknisnya berbeda setiap madrasah. "Setiap madrasah punya RKTM (Rencana Kerja Tahunan Madrasah), setelah ada RKTM maka dibuat RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja). Kemudian dibuat proposal diajukan ke Komite yang dibuat kepala madrasah, sehingga setiap madrasah uang sumbangan sukarela berbeda," imbuhnya.

Kepala MAN 1 Medan Maisaroh Siregar mengatakan, sumbangan sukarela dari orangtua siswa bukan tahun ini saja diberlakukan dan sudah mengacu pada PMA 16 tahun 2020. "MAN 1 membuat satu kebijakan bukan tahun ini saja, tetapi karena dampak Covid-19 dibesar-besarkan. Padahal, sumbangan sebesar Rp1,5 juta per tahun dan untuk Full Day Rp2,4 juta/tahun dan Rp200 ribu/bulan sudah sesuai kesepakatan orangtua siswa dan tak ada yang keberatan saat telekonferensi dilakukan," imbuhnya.

Sumbangan dari uang wali murid tersebut, digunakan untuk membayar gaji guru honor hingga pembelian bus untuk transportasi siswa jika mengikuti perlombaan serta untuk peningkatan kualitas belajar mengajar lainnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani mengimbau pihak MAN supaya transparan dan jujur dalam hal penerapan kebijakan pengutipan uang sumbangan dari orangtua tersebut. "Tidak perlu ngotot-ngototan, tapi mari sama-sama kita cari solusi terbaik, supaya permasalahan munculnya komplain dari masyarakat ini bisa kita selesaikan dengan baik,"harapnya.

Sibarani minta sumbangan sukarela yang diminta oleh pihak madrasah kepada orangtua siswa tidak boleh dipatokkan jumlahnya. "Memang mereka sepakat jumlahnya, tapi tidak ikhlas. Kalau ikhlas, tidak mungkin persoalan ini muncul ke media," kata Sibarani seraya mengimbau pihak MAN bisa mencari donatur dari luar, sehingga tidak lagi membebankan ke orang tua siswa, apalagi di tengah pandemi Covid-19.

Sedangkan anggota DPRD Sumut Jafaruddin Harahap menilai, Kemenagsu harus proaktif tentang pengutipan di MAN dan peruntukannya. "Banyaknya kejanggalan pengutipan yang bukan untuk peningkatan mutu belajar mengajar seperti membeli bus. Beli bus seharusnya bisa diusulkan melalui APBD. Jadi pengutipan harus dievaluasi, tidak boleh dibiarkan," tambahnya.

Dari hasil rapat tersebut, kata Dimas Tri Adjie, Komisi E DPRD Sumut mengeluarkan rekomendasi. Di antaranya, Komisi E memahami kondisi MAN 1, 2, 3 , 4, tapi dalam hal penerimaan siswa-siswi baru khususnya dalam kondisi pandemi Covid-19, kutipan atau sumbangan tidak boleh dibebankan dan mewajibkan orang tua/wali siswa-siswi madrasah.

Kemudian, kutipan atau sumbangan hanya boleh dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah dan prioritas serta urgensi yang ada. Bukan untuk hal-hal yang bisa ditanggung dana DIPA dan APBD Sumut. "Perlu ada evaluasi kembali terhadap semua kutipan yang telah dilakukan komite madrasah sesuai padal 21 PMA no 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah,"kata Ketua Komisi E Dimas Tri Adjie.

Kakanwil Kemenag Sumut harus mengevaluasi dan bertanggung jawab melakukan penguatan pembinaan kepada madrasah MAN 1,2,3,4. "Namun dalam hal ini Kemenag Sumut kurang dalam hal pembinaan terhadap para kepala madrasah dengan adanya banyak pengaduan dan keluhan yang diterima komisi E DPRD Sumut," kata Dimas. Terkait situasi krisis akibat pandemi Covid-19, dan akan diterapkannya new normal, diharapkan MAN mempunyai mekanisme baku dalam pembelajaran secara daring.(UJ)

 

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C