Logo
Print this page

Survei SMRC: Mayoritas Warga Anggap Pilpres 2019 Jurdil

Sirojuddin Abbas Sirojuddin Abbas

Jakarta-andalas Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan bahwa 69 persen masyarakat Indonesia percaya bahwa Pilpres 2019 berjalan jujur dan adil. Survei dilakukan terhadap ribuan responden yang dipilih acak di seluruh Indonesia.

"Jadi Anggapan Pemilu 2019 tidak jurdil tidak sejalan dengan penilaian mayoritas warga Indonesia," tutur Direktur Sirojuddin Abbas di kantor SMRC, Jakarta, Minggu(16/6).

Dari 69 persen tersebut, sebanyak 14 persen menganggap Pilpres 2019 berjalan sangat jujur dan adil. Sementara 55 persen lainnya menganggap Pilpres 2019 berjalan cukup jurdil.

Sirojuddin mengatakan bahwa tingkat kepuasan terhadap Pemilu 2019 yang cukup tinggi tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Misalnya, pada 2014, 70,7 persen masyarakat percaya Pemilu berjalan dengan jurdil. Lalu pada 2009, sebesar 67 persen masyarakat percaya Pemilu berjalan jurdil.

Merujuk dari hasil survei yang sama, masyarakat yang tidak menganggap Pilpres 2019 berjalan jujur dan adil sebanyak 28 persen. Dari angka itu, 22 persen menganggap kurang jurdil, 5 persen tidak jurdil sama sekali.

Sementara itu, 68persen masyarakat Indonesia percaya bahwa Pileg 2019 berjalan dengan jujur dan adil. Dari angka itu, 55 persen menilai Pileg berjalan cukup jujur dan adil dan 13 persen menganggap sangat jujur dan adil.

Survei dilakukan pada 20 Mei-1 Juni lalu. Melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara acak atau multistage random sampling di seluruh Indonesia.

Responden yang dipilih telah memiliki hak suara. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka. Margin of error mencapai sekitar 3,05 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Diktator
SMRC juga melakukan survei tingkat demokrasi dengan membandingkan 3 rezim pemerintahan. Masing-masing yakni, pemerintahan Presiden Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo. Hasilnya, mayoritas publik menilai bahwa pemerintahan Soeharto bersifat diktator. Sementara, pemerintahan SBY dan Jokowi dinilai pemerintahan yang demokratis.

"Dari tiga rezim, mayoritas publik menilai rezim SBY dan Jokowi adalah rezim demokratis. Sementara rezim Soeharto adalah rezim diktator," ujar peneliti SMRC Sirajuddin Abbas.

Dalam penelitiannya, SMRC menanyakan responden tentang penilaian demokrasi dalam pemerintahan masing-masing presiden. Responden diminta memberikan skor 1-10. Menurut Abbas, skor 1 berarti sangat diktator. Sementara, skor 10 berarti sangat demokratis. Hasilnya, Soeharto mendapat skor 4,79. Kemudian, SBY mendapat skor 7,15. Sementara, Jokowi mendapat skor 7,37.

Kemudian, SMRC juga meneliti tren demokrasi masing-masing tokoh pada Mei-Juni 2019. Hasilnya, sebanyak 56 persen responden menilai Soeharto diktator. Sebanyak 33 persen menilai Soeharto demokratis. Kemudian, 11 persen responden menyatakan tidak tahu.

Sementara, 77 persen responden menilai SBY demokratis. Hanya 17 persen yang menilai SBY diktator. Kemudian, 6 persen menyatakan tidak tahu. Kemudian, sebanyak 77 persen responden menilai Jokowi demokratis. Hanya 18 persen yang menilai diktator. Kemudian, ada 5 persen yang nenyatakan tidak tahu.

Survei mengenai opini publik ini dilakukan pada 20 Mei-1 Juni 2019. Pendanaan survei ini dibiayai sendiri oleh SMRC. SMRC melibatkan 1.078 responden yang dipilih secara acak. Responden adalah penduduk Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Pengambilan data dilakukan wawacara tatap muka secara langsung oleh pewawancara yang sudah terlatih. Adapun, margin of error dalam penelitian ini sebesar lebih kurang 3,05 persen. (CNNI/KPC)

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
IKLAN ONLINE | REDAKSI

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com