Log in

Temuan Kejatisu, Sejumlah Rumah Sakit di Medan Manipulasi Dana BPJS

Asintel Leo Simanjuntak saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kejtisu. Asintel Leo Simanjuntak saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kejtisu.

Medan-andalas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menemukan sejumlah rumah sakit swasta di Medan yang memanipulasi dana pencairan BPJS Kesehatan. Namun Kejatisu menolak membeberkan identitas rumah sakit tersebut karena masih dalam penyelidikan.

"Ini sangat menyedihkan, ada beberapa rumah sakit hasil intelijen kita melakukan manipulasi dana pencarian BPJS Kesehatan, namun baru satu rumah sakit yang sudah kita serahkan ke bagian tindak pidana khusus untuk ditindak," ungkap Asintel Kejatisu Leo Simanjuntak di sela peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke 59 Kejati Sumut, di ruang rapat gedung Kejatisu, Jumat (19/7/) siang.

Dikatakan Leo, tahun 2019 ini Intelijen Kejati Sumut berhasil mengungkap kasus penyimpangan pencairan dana BPJS Kesehatan di sebuah rumah sakit swasta di Medan. Tidak hanya dilakukan oleh rumah sakit di Medan saja, bahkan beberapa klinik juga diduga telah melakukan penyimpangan.

"Intelijen menduga tidak hanya satu rumah sakit saja, bahkan ada beberapa lainnya termasuk klinik sehingga intelijen terus melakukan operasinya," tegasnya.

Dari temuan Intelijen Kejati Sumut, dari tahun 2014 sampai 2018 potensi kerugian negara mencapai Rp 5 miliar untuk satu rumah sakit.

"Belum lagi satu Indonesia. Seluruh rumah sakit dan klinik yang kerja sama dengan BPJS Kesehatan mulai hari ini kami minta untuk tertib," tegasnya.

Pengusutan tersebut dilakukan, berawal dari informasi bahwa negara kekurangan dana Rp 17,5 triliun untuk pembayaran kalim BPJS Kesehatan. Dari informasi tersebut, dilakukan penelusuran terhadap MoU rumah sakit dengan BPJS Kesehatan.

"Bayangkan, ini uang negara, bahkan sampai klinik ada yang bermain seperti ini makanya kita cukup serius menangani ini sampai tuntas," tegasnya lagi.

Hanya saja, Leo Simanjuntak yang akan pindah usai mendapatkan promosi menjadi Koordinator pada Jamintel Kejagung ini enggan membeberkan nama rumah sakit tersebut. Meski diminta inisial rumah sakit tersebut ia hanya tersenyum saja. "Kita tunggu saja nanti kan sampai ke persidangan," tandasnya.

Seperti diketahui, Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah memutuskan kerja sama dengan dua rumah sakit di Medan sejak awal 2018 lalu, yakni Rumah Sakit Martha Friska Multatuli dan Rumah Sakit Sari Mutiara.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan (saat itu) Ari Dwi Aryani menjelaskan, alasan memutus kerja sama dengan dua rumah sakit itu karena beberapa klausul kontrak tidak dapat disepakati antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit.

"Ketika kesepatakan itu tidak terjadi, ya berarti kami tidak bisa lanjutkan kerja sama. Misalnya, komitmen tidak dipenuhi dan sebagainya. Kalau tidak ketemu kesepakatan bagaimana coba?," ucap Ari, Kamis (1/2/2018) lalu.

Sementara itu, pengamat Hukum Universitsas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum, menduga pemutusan hubungan kerja sama antara rumah sakit dengan BPJS karena adanya kecurangan. Manipulasi dan pemalsuan data, semacam penggelembungan tagihan diduga dilakukan oleh pihak rumah sakit.

"Kewajiban BPJS Kesehatan terhadap rumah sakit memunculkan kecurigaan adanya permainan bahkan indikasi kejahatan dengan membuat keterangan diduga palsu. Tujuannya yakni, untuk mengeruk uang rakyat dengan program BPJS, sehingga BPJS Kesehatan hampir kolaps kalau tidak segera ditangani. Bahkan hemat saya, kejadian ini berpotensi merugikan keuangan negara yang rasanya memenuhi unsur kejahatan korupsi," kata Hakim beberapa waktu lalu. (AFS/TMC)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px