Logo
Print this page

DKPP Copot Evi Novida Ginting dari Ketua Divisi SDM KPU


Jakarta – andalas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. DKPP menjatuhkan sanksi keras berupa pemberhentian dari jabatan sebagai ketua divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang.

"Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang kepada Teradu VI Evi Novida Ginting Manik selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak dibacakannya putusan ini," ujar Ketua DKPP Harjono saat membacakan putusan dalam sidang di Kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

Gugatan ini diajukan atas nama Adly Yusuf Saepi selaku peserta calon KPU Kabupaten Kolaka Timur, yang juga mantan Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sultra periode 2014-2019. Gugatan masuk dengan nomor perkara 31-PKE-DKPP/III/2019.

Selain Evi, Aldy juga menggugat Ketua KPU Arief Budiman. Beserta 5 komisioner lain, yaitu Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, Viryan Azis, Pramono Ubaid Tanthowi dan Hasyim As'yari

Dalam gugatannya, terdapat tiga perkara yang diajukan ke DKPP. Hal ini terkait tidak diloloskannya Aldy dalam seleksi administrasi sebagai calon KPU Kabupaten Kolaka.

Selain itu, Aldy juga menyebut terdapat teransaksional dalam setiap tahapan rekrutmen KPU Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur. Serta adanya beberapa soal tes KPU yang bocor.

Dalam membacakan pertimbangan, anggota majelis Alfitra Salam menyebut terdapat perlakuan berbeda dan ketidak konsistenan KPU dalam menanggapi persyaratan administrasi pencalonan. Sedangkan terkait adanya kebocoran soal, DKPP menilai seharusnya KPU melakukan seleksi ulang secara transparan.

"DKPP berpendapat bahwa terbukti terdapat perlakuan berbeda dan ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh para Teradu, dalam menyikapi persyaratan administrasi rekomendasi PPK terhadap Pengadu maupun dalam seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur," kata Alfitra.

"Para teradu semestinya melaksanakan seleksi ulang secara transparan dan akuntabel," kata Alfitra.

Terkait transaksional, DKPP mengatakan berdasarkan keterangan saksi, peserta seleksi terbukti menyerahkan sejumlah uang kepada ketua tim seleksi melalui perantara. DKPP menyebut hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan.

"DKPP berpendapat tindakan Ketua dan Anggota Tim Seleksi atas nama Syamsir Nur yang melakukan pertemuan dengan peserta seleksi serta tindakan Puspa Eka Misnan yang meminta sejumlah uang berdasarkan alat bukti screenshoot Whatsapp tidak sepatutnya dilakukan," kata Alfitra.

Dalam putusannya, DKPP menyatakan KPU telah melanggar peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 pasal 11 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

"Teradu terbukti telah melanggar prinsip kepastian hukum Pasal 11 huruf (c) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ungkapnya.

DKPP juga memberikan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Arief Budiman, komsioner KPU Ilham Saputra, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan dan Hasyim Asyari. Sementaraitu, komisioner KPU Wahyu Setiawan mendapat sanksi peringatan keras.

Kasus PAW

DKPP juga memutuskan komisioner KPU Ilham Saputra melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. DKPP menjatuhkan sanksi keras berupa pemberhentian dari jabatan sebagai ketua divisi.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik kepada Teradu III Ilham Saputra selaku Anggota KPU RI terhitung sejak dibacakannya Putusan ini," ujar Ketua Majelis Harjono saat membacakan putusan dalam sidang di kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

Gugatan ini diajukan atas nama Tulus Sukariyanto selaku calon PAW anggota DPR RI dari Partai Hanura Dapil Jawa Timur VIII. Gugatan masuk dengan nomor perkara 61-PKE-DKPP/IV/2019.

Dalam gugatannya, Tulus menyatakan bahwa dirinya sebagai penggantian antar waktu (PAW) Dossy Iskandar Prasetyo dalam pencalonan anggota DPR RI dapil Jawa Timur VIII. Hal ini juga menurutnya didukung dengan SK PAW anggota DPR RI yang dikeluarkan oleh Partai Hanura.

Namun, dalam penetapannya KPU menyatakan pengganti Dossy Iskandar yaitu Sisca Dewi Hermawati bukan Tulus. Sedangkan Sisca Dewi sendiri disebut telah dikeluarkan dari partai Hanura karena sedang menjalani proses hukum. KPU juga disebut telah menghambat atau mempersulit proses PAW.

Dalam membacakan pertimbangan, anggota majelis Alfitra Salam mengatakan KPU Seharusnya bersikap tegas untum melakukan PAW. Hal ini dikarenakan menurutnya, proses PAW tersebut telah memenuhi persyaratan.

"Teradu seharusnya bersikap tegas dan melanjutkan proses penggantian antarwaktu pengadu, dengan menjadikan dokumen pemberhentian dari partai sebagai dasar penggantian antarwaktu dan berdasarkan hasil klarifikasi dimana setelah 3 (tiga) kali klarifikasi namun yang bersangkutan belum juga melakukan gugatan ke Mahkamah Partai. Para teradu justru cenderung pasif dalam merespon sikap Sisca Dewi Hermawati yang tidak kunjung memberikan kepastian terkait gugatannya ke Mahkamah Partai," kata Alfitra. (DTC/DOH)

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
IKLAN ONLINE | REDAKSI

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com