Logo
Print this page

DKPP Copot Yulhasni dari Jabatan Ketua KPU Sumut


Medan - andalas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI mencopot Yulhasni dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) periode 2018-2023. Pencopotan itu ditegaskan dalam amar putusan DKPP RI atas pengaduan Rambe Kamarul Zaman selaku anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

Selain Yulhasni, DKPP juga menjatuhkan sanksi terhadap enam Komisioner KPU Sumut lainnya yakni Benget Silitonga, Ira Wirtati, Herdensi, Mulia Banurea, Syahfrial Syah dan Batara Manurung. Benget juga dicopot dari jabatannya sebagai Koordinator Divisi Teknis KPU Sumut dan menerima peringatan keras terakhir. Sementara Komisioner KPU Sumut lain, diberi peringatan keras.

Bahkan, DKPP juga menjatuhkan sanksi kepada Famataro Zai yakni dicopot jabatannya dari Ketua KPU Nias Barat. Sedangkan empat Komisioner KPU Nias Barat lain juga turut diberikan sanksi peringatan keras. Terakhir, Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik juga diberikan peringatan. Seluruh para penyelanggara tersebut berstatus teradu di laporan tersebut.

Putusan dengan Nomor: 114/PKE/DKPP/VI/2019 itu dirapatplenokan oleh 7 anggota DKPP RI dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka oleh Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam dan Ida Budhiati masing-masing selaku anggota DKPP pada Rabu (17/7) siang.

Dikutip dari salinan putusan DKPP, kasus yang berawal dari saling tuding penggelembungan suara tersebut dicoba diselesaikan oleh KPU Sumut dengan meminta agar KPU Nias Barat melakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara.

Hal ini justru dianggap sebagai bentuk keberpihakan oleh salah satu caleg yakni Rambe Kamarul Zaman dan diadukan hingga ke DKPP. Menurutnya aksi yang dilakukan oleh KPU Sumut dan jajarannya tersebut merupakan bentuk keberpihakan kepada lawannya Lamhot Sinaga yang hanya melaporkan dugaan penggelembungan tanpa disertai bukti. Terlebih pengaduan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh KPU Sumut dengan mengeluarkan surat resmi nomor: 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 yang berisikan perintah untuk melakukan pemeriksaan/kroscek data hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan (formulir DA1-DPR dan formulir DAA1-DPR) dengan formulir C1-DPR Hologram atau formulir C1-DPR Plano di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Lahomi, Lolofitu Moi, Mandrehe.

Ironisnya, DKPP sepertinya tidak melihat hasil dari putusan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga sempat menggelar sidang atas perkara ini. Dalam sidang , KPU membantah adanya penggelembungan suara kepada Lamhot. Yang ditemukan justru adanya penggelembungan suara untuk Rambe.

Dalam putusannya DKPP tetap menyebutkan langkah yang ditempuh oleh KPU Sumut dalam menindaklanjuti pengaduan dugaan penggelembungan suara tersebut sebagai langkah yang melanggar kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Tak hanya itu, menurut DKPP, pemberian sanksi tersebut juga dikarenakan para teradu tidak menghadiri panggilan sidang acara cepat yang dilaksanakan Bawaslu Sumut pada saat berjalannya rekapitulasi tingkat provinsi di Kota Medan terkait laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang menjadikan para teradu sebagai pihak terlapor.

Sebelumnya, Rambe Kamaru Zaman membuat pengaduan ke Bawaslu Sumut atas dugaan penggelembungan suara di Kabupaten Nias Barat yang diduga menguntungkan Lamhot Sinaga.

Komisioner KPU Sumut Mulia Banurea saat dikonfirmasi membenarkan isi putusan DKPP tersebut. "Kami (7 komisioner) hadir langsung saat DKPP membacakan sidang putusan di Jakarta," ujarnya ketika dikonfirmasi, Rabu (17/7).

Sedangkan Yulhasni saat dikonfirmasi mengatakan akan menghormati putusan tersebut. "Kita hormati dan kita laksanakan (putusan) itu," ucapnya singkat. Menyikapi putusan itu,  Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumut Benjamin Pinem ST MM prihatin atas apa yang terjadi terhadap KPU Sumut dan KPU Nias Barat. Karena selama ini dirinya berkarier di jajaran KPU, baru kali ini ada putusan yang mencopot jabatan ketua KPU Sumut.

"Kesimpulan DKPP yang menyebut para teradu bekerja tidak profesional harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh jajaran penyelenggara pemilu di Sumut. Kedepannya, sesama penyelenggara pemilu baik itu, KPU, DKPP dan Bawaslu haruslah saling menghargai dan menghormati dalam menjalankan tugasnya masing-masing," ucapnya saat dimintai tanggapan.

JaDI pun berharap, kejadian seperti ini tidak boleh terjadi lagi pada perhelatan pilkada serentak 2020 mendatang. "Karena seluruh penyelenggara pemilu mestinya menjaga kepercayaan publik, sehingga hasilnya kedepan dapat diterima masyarakat luas," terangnya.

Sedangkan pengamat politik dari UIN Sumut Faisal Riza mengatakan, bahwa putusan itu semacam menandakan KPU harus melakukan evaluasi terkait kerja yang berdasarkan peraturan dan konstitusi. "Evaluasi itu bisa konkrit dengan cara memilih ketua yang baru. Apalagi kita mau menyambut pilkada serentak," terangnya.

Putusan itu juga menandakan adanya problem etik dalam penyelenggaraan pemilu. "Ini menyangkut kredibilitas pemilu. Integritas lembaga harus tetap dipertahankan dengan cara evaluasi kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku," ucapnya.( AFS )

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
IKLAN ONLINE | REDAKSI

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com