Log in

Illiza Khawatir Poligami Jadi Tren Setelah Ada Qanun


Banda Aceh – andalas Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membahas Rancangan Qanun (Raqan) Hukum Keluarga yang membolehkan poligami. Mantan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, menyebutkan persoalan poligami sudah diatur dalam agama.

"Dalam Alquran memang dibolehkan poligami. Tapi dalam surat An-Nisa dikatakan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan maka kawinilah wanita itu hanya yang kamu senang. Artinya satu," kata Illiza saat berbincang, Senin (8/7/) di Banda Aceh.

Menurutnya, secara umum para perempuan tidak ingin dipoligami. Dalam qanun yang tengah dibahas pihak legislatif tersebut, menurut Illiza, bab poligami dimasukkan karena mengingat maraknya pernikahan siri dan juga untuk menghambat perilaku buruk pria yang tidak bertanggung jawab.

"Hampir rata-rata poligami terjadi tidak ada izin dari istri pertama, misalnya. Kemudian setelah menikah tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak yang dinikahi," jelas perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR RI ini.

Illiza berharap qanun tersebut dapat mengatur lebih baik lagi termasuk untuk poligami harus mendapat izin istri pertama dan mencukupi semua syarat yang diatur. Hal itu juga untuk melindungi perempuan dan anak-anak.

"Laki-laki harus tau bahwa poligami bukan disuruh, tapi kebolehan saja mubah bagi yang cukup syarat dari laki laki. Selama hukum mubah seseorang boleh tidak mengambil atau melakukannya," ungkapnya.

Meski demikian, Illiza khawatir setelah qanun dibikin akan marak terjadi poligami. Sebab, hal itu akan dijadikan alasan bagi pria untuk menikah lebih dari satu kali.

"Yang kita takutkan ketika ini mencuat menjadi tren menjadi yang dulunya orang nggak mau berpoligami, karena katanya legal menjadi lebih mereka nggak liat lagi nggak baca-baca aturan qanun, alasan itu menikah terus," ungkap politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Illiza menyebutkan, qanun tersebut juga seharusnya dapat membatasi kesalahan praktik poligami. Selain itu, dapat mengatur sanksi bagi yang berpoligami secara tidak adil dan para suami yang melakukan aniaya terhadap para istri.

"Selama ini terjadi poligami secara tidak adil dan ada istri yang teraniaya tidak ada tindakan dari pemerintah. Dengan ada qanun, mungkin pemerintah dan masyarakat bisa memberi sanksi," imbuhnya.

Untuk berpoligami, Illiza menyebutkan, ada dua hal yang harus dipenuhi, yaitu adil dan tidak menzalimi. Menurut Illiza, penzaliman itu terjadi sebelum pernikahan kedua seperti seorang pria berselingkuh dan menikahi perempuan lain secara diam-diam.

"Perempuan itu dititipkan Allah sama laki-laki, dan laki-laki itulah yang harus bertanggung jawab. Kalau nggak mampu, ya, satu aja lah udah," bebernya.    
Menag akan Pelajari

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin akan mendalami isi raqan tersebut. "Kami akan dalami dulu isinya karena dokumennya kita belum tahu isi rancangan qanun seperti apa kita masih belum tahu. Kita sedang akan dalami terlebih dahulu apa kontennya, apa substansi pengaturan regulasi itu," ujar Lukman di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7).

Lukman dan jajarannya di Kemenag masih perlu mengklarifikasi maksud raqan tentang poligami. "Kalau judulnya legalisasi poligami itu kita harus klarifikasi terlebih dahulu. Memangnya selama ini poligami nggak legal? Di UU 1/74 kan sebenarnya sudah ada beberapa ketentuan, tapi kita akan dalami isinya seperti apa," jelas Lukman.

Sedangkan Anggota Komisi II DPR RI F-PAN Yandri Susanto mengatakan, Aceh adalah daerah otonomi khusus yang memiliki peraturan sendiri.

"Maka termasuk hal-hal yang detail seperti ini, masalah poligami, itu kan menyangkut masalah syariah. Memang dalam Islam boleh poligami, tapi apakah itu bisa dilegalkan atau tidak, tentu perlu kajian," ujar Yandri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

Namun, menurut Yandri, keberanian melegalkan poligami boleh saja dilakukan selama bernilai positif untuk melindungi anak dan pihak perempuan. Yandri mengatakan, jika diperlukan, Komisi II akan mengadakan kunjungan spesifik ke Aceh atau mengundang DPR Aceh (DPRA) untuk mengetahui latar belakang penyusunan qanun tersebut.

"Tetapi sekali lagi, karena negara kita ini puncaknya UUD 1945 dan Pancasila, apakah itu dibolehkan atau tidak, saya kira Komisi II kalau perlu melakukan kunjungan spesifik ke Aceh atau DPRA-nya kita undang ke sini, termasuk gubernurnya, apa sebenarnya latar belakang atau yang mungkin mengilhami dilegalkannya poligami. Tapi dari sisi Islam itu sah dan diperbolehkan," ujar Yandri.

Seperti diketahui, pemerintah provinsi dan DPR Aceh sedang membahas qanun tentang hukum keluarga yang salah satu isinya mengatur soal praktik poligami. Qanun itu telah masuk Program Legislasi (Proleg) pada akhir 2018.

Pembahasan masih terus dilakukan antara lain dengan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada 1 Agustus 2019. Rancangan qanun ini lantas menuai pro dan kontra. Salah satu alasan poligami ingin diatur dalam qanun adalah maraknya praktik nikah siri yang terjadi bila pria ingin menikah lagi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh Musannif mengatakan poligami pada dasarnya diperbolehkan sesuai dengan hukum dalam agama Islam dan telah diatur dalam Alquran. Namun selama ini banyak orang menikahi perempuan secara siri atau tidak tercatat oleh negara sehingga pertanggungjawaban terhadap istri dan anak dari nikah siri itu jadi tidak jelas.

"Selama ini kan karena diperbolehkan oleh hukum Islam, marak terjadi kawin siri yang kita tahu. Maka, dengan maraknya terjadinya kawin siri ini, pertanggungjawaban kepada Tuhan maupun anak yang dilahirkan ini kan lemah," kata Musannif, Sabtu (6/7). (DTC/DOH)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px