Log in

MA Lepaskan Terdakwa BLBI Syafruddin Temenggung


KPK: Aneh Bin Ajaib

Jakarta-andalas Mahkamah Agung (MA) melepaskan terdakwa kasus dugaan korupsi terkait Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung. Mantan Ketua BPPN itu sebelumnya dihukum 15 tahun penjara di tingkat banding.

"Mengabulkan permohonan terdakwa," ujar Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah dalam konferensi pers di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/7).

Amar putusan itu dibacakan Abdullah setelah majelis hakim mengadili permohonan kasasi itu. MA menilai Syafruddin terbukti melakukan perbuatan seperti didakwakan, tapi perbuatan itu bukan termasuk tindak pidana.

"Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum," ucap Abdullah.

Syafruddin Arsyad Temenggung pun resmi keluar dari rumah tahanan KPK K-4 pascaputusan kasasi (MA. Syafruddin keluar pada Selasa (9/7) malam sekitar pukul 20.00 WIB. Ketika itu, ia mengenakan peci hitam lengkap dengan baju koko putih dan celana hitam. Senyuman pun tampak dari wajahnya.

"Saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Bahwa saya bisa di luar sekarang dan ini adalah satu proses perjalanan panjang," kata Syafruddin di depan Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7).

Ia mengatakan terlihami oleh perjalan tokoh anti-apartheid Nelson Mandela dalam bukunya yang berjudul 'Long Walk To Freedom'. Ia pun menulis buku berjudul 'Bencana BLBI' selama masih berstatus sebagai tahanan di rutan KPK. Buku itu, lanjutnya, juga dilampirkan dalam memori kasasi ke MA.

"Buku inilah yang akan menjelaskan proses yang ada di dalm suat keterangan lunas (SKL) ada yang udah selesai ada yang belum dan memang ada yang tidak kooperatif dari awal di buku ini ada," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan dirinya selalu kooperatif dalam mengikuti proses hukum kasusnya, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hingga kasasi di Mahkamah Agung.

"Alhamdulillah yang kami mintakan dikabulkan dan ini adalah satu yang bersejarah bagi saya karena sebagai mantan ketua BPPN saya sudah menyelesaikan urusan itu dan sudah diselesaikan diaudit oleh BPK tahun 2006. Jadi setelah selesai itu saya gatau lagi tiba-tiba tahun 2017 jadi tersangka," kata Syafruddin.

Sebelumnya, Syafruddin divonis 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan pada pengadilan tingkat pertama. Lalu, di tingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menambah vonis Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Dia dinyatakan bersalah dalam kasus penerbitan SKL BLBI.

Dalam putusan tingkat pertama, hakim menyebut Syafruddin melakukan perbuatan haram itu bersama-sama Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih S Nursalim, serta Dorojatun Kuntjoro Jakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dalam penerbitan SKL tersebut.

Syafruddin disebut menghapus piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira serta surat pemenuhan kewajiban pemegang saham meski Sjamsul belum menyelesaikan kewajibannya yang seolah-olah piutang lancar atau misrepresentasi.

BDNI disebut hakim ditetapkan sebagai Bank Beku Operasi (BBO) yang pengelolaannya dilakukan oleh Tim Pemberesan yang ditunjuk BPPN dan didampingi oleh Group Head Bank Restrukturisasi. BDNI pun dikategorikan sebagai bank yang melakukan pelanggaran hukum atau transaksi yang tidak wajar yang menguntungkan Sjamsul Nursalim.

Akibat perbuatan itu, Syafruddin merugikan negara sebesar Rp 4,5 triliun terkait BLBI karena menguntungkan Sjamsul sebesar Rp 4,5 triliun.

Aneh Bin Ajaib

Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif menyebut pihaknya menghormati putusan MA terkait putusan kasasi mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung. Namun begitu, Syarif menyebut putusan MA yang melepaskan Syafruddin dari segala tuntutan kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) aneh.

"Pertama KPK menghormati putusan MA. Namun demikian KPK merasa kaget karena putusan ini 'aneh bin ajaib', karena bertentangan dengan putusan hakim PN (Tipikor) dan PT (DKI Jakarta)," ujar Syarif, Selasa (9/7).

Apalagi, menurut Syarif, dalam putusan tersebut dissenting opinion atau pendapat yang berbeda dari tiga hakim agung yang memutus perkara tersebut.

Hakim Salman Luthan berpendapat kasus Syafruddin merupakan tindak pidana, sedangkan menurut Hakim Agung Syamsul Rakan Chaniago masuk dalam kategori perdata, sementara Hakim Agung Mohamad Askin menyebut perbuatan Syamsul masuk dalam hukum administrasi.

"Ketiga pendapat yang berbeda seperti ini mungkin baru kali ini terjadi," kata Syarif. (DTC/CNN/MC)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px