Log in

BPJS Ketenagakerjaan Raih Predikat WTP

Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pusat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pusat

Binjai-andalas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kembali mencatatkan kinerja keuangan yang menggembirakan untuk tahun 2018. Berdasarkan hasil audit terhadap Laporan Keuangan tahun 2018 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris (Member Firm of Moore Stephens International Limited), BPJS Ketenagakerjaan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Audit atas Laporan Pengelolaan Program tahun 2018 oleh KAP Razikun Tarko Sunaryo juga meraih predikat asuransi sesuai dengan (“comply with”) kriteria yang berlaku pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.

Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Evi Afiatin melalui Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai T Sabri Sinar menyampaikan bahwa dari indikator utama kinerja  BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan  tahun 2018 yang digunakan untuk memberikan manfaat terbaik bagi peserta, telah tercapai di atas target yang telah ditetapkan.

Dalam hal cakupan perlindungan kepesertaan, sampai dengan akhir tahun 2018, sebanyak 50,57 juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerajaan dengan 30,46 juta tenaga kerja peserta aktif dan 560,73 ribu pemberi kerja aktif. 

"Sepanjang tahun 2018, BPJS Ketenagakerjaan berhasil menghimpun iuran sebesar Rp65,1 triliun," kata Sabri Sinar. Aset DJS yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan meningkat 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp359,4 triliun. Jika ditambah dengan aset badan dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp14,9 triliun, maka sampai dengan pengujung tahun 2018 secara total BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset sebesar Rp374,3 triliun.

Sabri memaparkan bahwa dari total aset tersebut sebesar Rp364,9 triliun telah diinvestasikan dengan menghasilkan pendapatan investasi yang direalisasikan sebesar Rp27,3 triliun untuk memberikan imbal hasil kepada peserta Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 6,26 persen p.a. atau 1,07 persen lebih tinggi dari bunga deposito rata-rata perbankan pemerintah sebesar 5,19 persen p.a.

Hasil pengembangan investasi DJS di BPJS Ketenagakerjaan tersebut tidak dikenakan pajak, sedangkan bunga deposito di perbankan dikenakan pajak sebesar 20 persen. Dengan demikian imbal hasil JHT yang diterima peserta secara netto 2,11 persen lebih tinggi dari bunga deposito.

Dari sisi manfaat kepada peserta, selain memberikan imbal hasil investasi di atas rata-rata suku bunga deposito tersebut, sepanjang tahun 2018 BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim atau pembayaran jaminan sebesar Rp27,6 triliun kepada 2,16 juta peserta.

Sementara tingkat kepuasan pelanggan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2018 juga mengalami peningkatan berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihak independen yaitu sebesar 92,6 persen atau meningkat 1,9 persen dari tahun 2017 sebesar 90,71 persen.

"Tantangan tahun 2018 cukup berat, seperti IHSG yang mengalami tekanan, sebagai dampak perang dagang Amerika dan China. Namun kami dapat menjalankan semua tugas yang diamanatkan, baik dari sisi kepesertaan, pelayanan maupun pengelolaan dana. Pencapaian indikator-indikator  kesehatan keuangan DJS dan badan juga dalam kondisi baik, sesuai yang ditetapkan regulasi, bahkan aset DJS dan badan BPJS terus tumbuh", terang Sabri.

Sabri menambahkan, hasil yang didapatkan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan buah kerja keras seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan  yang didukung oleh semua pihak. Sabri berharap agar kinerja yang baik ini tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Sabri menuturkan, hal-hal positif yang terjadi sepanjang tahun 2018 turut mengantar BPJS Ketenagakerjaan mencapai kinerja di atas, seperti penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik. Sebanyak 14 penghargaan lainnya juga diraih BPJS Ketenagakerjaan dari berbagai lembaga, salah satunya di bidang Sustainability Report tahun 2018 yang dianugerahkan oleh National Center of  Sustainability Reporting (NCSR).

Untuk memastikan tercapainya universal coverage, beberapa cara dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi para pekerja, baik sektor formal atau Penerima Upah (PU), informal atau pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), pekerja rentan dan pekerja migran. Salah satu fokus dalam mencapai universal coverage adalah dengan meningkatkan cakupan kepesertaan pada sektor informal yang masih memiliki gap yang cukup besar dibanding sektor pekerja lainnya.

Desa Sadar Jaminan Sosial juga menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan awareness dan edukasi di benak masyarakat, di mana pada tahun 2018 BPJS Ketenagakerjaan mencanangkan 477 desa. Setiap desa memiliki komitmen untuk mengedukasi masyarakat dan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para perangkat desa dan potensi pekerja lainnya di area desa masing-masing.

“Kami merupakan badan hukum publik yang mengutamakan pengelolaan dana yang bersih dan akuntabel. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari kantor akuntan yang independen merupakan indikasi bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntasi keuangan yang berlaku. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, semoga program perlindungan yang kami selenggarakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia," tutup Sabri. (DED)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px