Logo
Print this page

Pemko Medan Raih Opini WDP

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menerima LHP atas LKPD TA 2018 dari Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Ambar Wahyuni, Rabu (22/5). Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menerima LHP atas LKPD TA 2018 dari Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Ambar Wahyuni, Rabu (22/5).

Medan-andalas Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (22/5). Laporan tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Dra Ambar Wahyuni MM.

LHP yang diserahkan merupakan hasil audit yang dilakukan auditor BPK terhadap laporan keuangan Pemko Medan Tahun Anggaran 2018 usai diserahkan Wali Kota, Rabu (27/3/2019) lalu.  Dalam LHP ini Pemko Medan menerima predikat penilaian Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Selain Kota Medan, ada sejumlah daerah lain di Sumut yang juga menerima LHP dari BPK Perwakilan Sumut diantaranya Kabupaten Langkat, Labuhan Batu, Nias, Tapanuli Tengah, Padang Lawas serta Nias Utara.

Sebelum menerima LHP, Wali Kota, Wakil Ketua DPRD Medan H Iswanda Ramli dan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut terlebih dahulu menandatangani berita acara penyerahan laporan keuangan.

Mewakili kepala daerah yang hadir untuk menerima LHK, Wali Kota dalam sambutannya mengatakan, Pemko Medan telah menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 secara optimal sehingga dapat menjadi  refleksi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Hampir 3 bulan Tim Auditor BPK RI Perwakilan Sumut melakukan pemeriksaan atas LKPD di Sumut, termasuk di Kota Medan. Tentunya kami menyambut baik atas pemeriksaan yang dilakukan,” kata Wali Kota.

Selanjutnya dokumen LHP yang diterima tersebut, akan menjadi rekomendasi dan pedoman bagi Pemko Medan maupun kabupaten/kota lainnya dalam rangka menyajikan dan mengelola keuangan daerah yang sesuai standar penyusunan dan pengelolaan.

"Dokumen (LHP) ini menjadi rekomendasi bagi setiap daerah untuk menyajikan LKPD yang sesuai standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian internal,’’ ungkapnya.

Menyikapi predikat WDP yang diterima Pemko Medan, Wali Kota mengatakan hal tersebut menjadikan semangat bagi Pemko Medan dan seluruh jajaran untuk lebih bersinergi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Dengan harapan meningkatnya mutu pelayanan publik yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Sumut, khususnya Kota Medan.

Dikatakannya, predikat maupun opini yang diterima bukanlah tujuan akhir dalam menyajikan laporan. "Opini merupakan awal konsistensi setiap pemerintah daerah dalam menunjukkan tradisi transparansi dan akuntabilitas yang harus dipertahankan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera,’’ pungkasnya.

Sedangkan Ambar Wahyuni minta kepada seluruh kepala daerah di Sumut untuk menindaklanjuti dokumen LHP sebagai acuan dan rekomendasi dalam mengelola keuangan daerah masing-masing agar  lebih baik lagi sehingga dapat memperoleh penilaian WTP.

"Kami berharap, segala saran dan rekomendasi yang terdapat dalam LHP dapat menjadi pedoman bagi setiap daerah dalam mengelola serta menyajikan laporan keuangan yang lebih baik lagi. Dengan demikian, LKPD pada tahun-tahun mendatang dapat meraih predikat WTP," harapnya Ambar. (BEN).

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
IKLAN ONLINE | REDAKSI

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com