Logo
Print this page

Seratusan Pengemplang Pajak DPO dan Dicekal

Kakanwil DJP Sumut I Muchtar (tengah) dan Kabid Humas DJP Enjie (kiri) didampingi Ketua BPI-KPNPARI Jhonson Situmorang (kemeja putih) saat silaturahmi di Kantor DJP Sumut I, Medan, Selasa (14/5). andalas/ist Kakanwil DJP Sumut I Muchtar (tengah) dan Kabid Humas DJP Enjie (kiri) didampingi Ketua BPI-KPNPARI Jhonson Situmorang (kemeja putih) saat silaturahmi di Kantor DJP Sumut I, Medan, Selasa (14/5). andalas/ist

Medan-andalas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I Muchtar MM mengungkapkan ada seratusan pengemplang pajak di Sumut masuk daftar pencarian orang (DPO) dan dilakukan pencekalan oleh pihak Imigrasi.

“Para wajib pajak sudah banyak juga yang ditahan dan di DPO. Tidak hanya mereka, orang dalam sendiri (pihak Ditjen Pajak-red) yang terlibat persekongkolan dengan para pengusaha untuk mempermainkan kewajiban pajak, sudah banyak yang kita tindak bahkan dipecat,” kata Muchtar saat bersilaturahmi dengan Badan Peneliti Independen Kekayaan

Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI-KPNPARI), Selasa (14/5) di ruang rapat Gedung PPIP Kanwil DJP Sumut Jalan Suka Mulia, Medan.

Dalam silaturahmi itu, Muchtar didampingi Kabid Humas Anjie, Wahyu Widodo Kabid Pemeriksaan Penagihan dan Penyidikan serta sejumlah Kasi dan Intelijen. Sementara dari BPI-KPNPARI dipimpin Ketua DPW Sumut Mayor (Purn) TNI Jhonson Situmorang, Penasihat Harun, Ketua Tim Investigasi Amin Malabar, Ketua Advokasi R br Sinaga SH, dan beberapa pengurus lainnya.

Muchtar mengatakan, dalam penegakan hukum terhadap pengemplang pajak, tidak ada istilah diskriminasi atau rekayasa kasus. Jika ada fakta hukum atau pelanggaran dan ada kerugian negara, pasti ditindak. Tetapi, bila wajib pajak yang sudah sempat disandera atau di-gejeling, yang bersangkutan bisa langsung dibebaskan bila sudah membayar kewajibannya/pajak.

“Seperti kasus terduga pengemplang pajak, Husin. Dia sedang dalam tahanan di Rutan Tanjung Gusta menunggu proses persidangan. Andai dia bisa membayar pajak sesuai yang ditentukan, dia bisa langsung keluar sesuai Pasal 44 B (Ketentuan Umum Perpajakan),” jelas Muchtar.

Muchtar yang juga Pjs Kakanwil DJP Sumut II mengakui kalau Husin sudah lama menjadi DPO, bahkan sudah sempat dicekal. Diduga dia sempat mengubah identitas disi sehingga bisa bepergian ke Singapura.

“Husin kita DPO sejak Mei 2018 dan terakhir kita mengetahui dia berada di Singapura. Kemudian dia pulang ke Medan untuk melakukan Cheng Beng (ziarah kubur) kepada orangtua dan neneknya di Galang pada April 2019 lalu. Artinya, selama DPO kita sudah melakukan pencarian bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat keturunan China,” sebutnya seraya menambahkan Husin diancam pidana 6 tahun penjara.

Sebenarnya, sambung Muchtar, pajak yang harus dibayarkan Husin sebesar Rp116 miliar. Namun, dalam UU Perpajakan ada disebutkan jika kasusnya dalam tahap penyelidikan diberlakukan bunga berjalan (Bugber) sebesar 150 persen. Apabila hingga tahap penyidikan, juga tidak dibayarkan maka diberlakukan penambahan bunga 400 persen (sesuai Pasal 44 B).

“Jadi kalau ditotal dengan bunganya, pajak yang harus dibayarkan Husin bisa mencapai Rp500 miliar atau lebih. Tapi, kita lihat nanti putusan pengadilan. Yang jelas, selain kurungan badan yang mana dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, harta atau aset Husin akan disita untuk negara,” katanya.

Disebutkan, kasus Husin melibatkan dua perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan CPO (crude palm oil) antara lain PT Uni Palm milik Husin, yang mana di perusahaan itu Husin menjabat sebagai direktur, sedangkan STNT sebabagai komisaris sementara HA sebagai direktur di perusahaan lain.

Dalam kasus itu, tiga orang sudah ditahan, dua diantaranya yakni HA dan STNT sedang proses persidangan di PN Medan, sementara tersangka Husin yang saat ini dalam status tahanan titipan Poldasu di Rutan Tanjung Gusta masih menunggu pelimpahan berkas ke jaksa penuntut umum.

“Jadi ada tiga tersangka. Dua dalam proses sidang dan satu tersangka lagi masih menunggu proses untuk pengiriman berkas ke jaksa,” timpal Wahyu Widodo, Kabid Pemeriksaan Penagihan dan Penyidikan DJP Sumut I.

Dia menyebutkan, modus yang dilakukan ketiga tersangka yakni dengan menerbitkan dan menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan yang sebenarnya atau ketiga tersangka melakukan persekongkolan dengan melalui dua perusahaan menerbitkan faktur pajak fiktif.

“Modusnya, mereka membuat faktur pajak padahal transaksi tidak ada (Learing),”  ungkapnya. Dia juga mengakui dalam kasus itu, ada terjadi penipuan karena menerbitkan faktur pajak fiktif.

Terkait Husin menggunakan dua unit HP dan fasilitas beda dari napi lainnya di Rutan Tanjung Gusta, baik Muchtar dan Wahyu Widodo akan menyampaikan ke Poldasu atau berkoordinasi dengan pihak Rutan. “Sebenarnya, itu wewenang pihak Rutan,” imbuhnya.

Dalam pertemuan itu Jhonson Situmorang meminta DJP Sumut I memberikan informasi kepada pihak Poldasu soal pemalsuan identitas untuk pengurusan paspor melarikan diri ke luar negeri serta memberikan informasi soal dugaan penipuan sehingga Poldasu bisa menindaklanjuti penyelidikan selain kasus pengemplangan pajak. (RIL/REL)

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
IKLAN ONLINE | REDAKSI

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com