Log in

Terkait Pembayaran Lahan Eks HGU, LPHTR Sumut Laporkan PTPN II ke Presiden

Ketua LPHTR Sumut Kamisan Ginting dan sejumlah warga eks HGU PTPN II menunjukkan surat yang telah dikirim ke Presiden RI Joko Widodo. Ketua LPHTR Sumut Kamisan Ginting dan sejumlah warga eks HGU PTPN II menunjukkan surat yang telah dikirim ke Presiden RI Joko Widodo.

Medan-andalas Lembaga Pemulihan Hak-Hak Tanah Rakyat (LPHTR) Sumatera Utara meminta Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Menteri BUMN dalam hal ini PTPN II untuk mengkaji ulang kebijakan yang mewajibkan masyarakat membayar lahan yang masuk dalam daftar nominatif penghapusbukuan lahan eks HGU PTPN II seluas 2.216 hektare.

Ketua LPHTR Sumut Kamisan Ginting menyebutkan, pihaknya bersama 8.000 anggota masyarakat di Sumut telah menyurati Presiden dengan No Surat: 21/LPHTR-SU/XI/2019, terkait konflik pertanahan eks HGU PTPN II seluas 5.873 hektare sejak tahun 2000.

Bahkan, permasalahan ini telah menghasilkan rekomendasi permohonan realisasi SK Pansus Tanah DPR RI, No: 016/RKM/Pansus/Tanah/DPR RI, tanggal 26 Mei 2004.

“Keputusan Gubernur Sumut melalui SK:181.1/13294/2017 yang menetapkan daftar nominatif penghapusbukuan tanah eks HGU PTPN II yang disetujui Menteri BUMN yakni 2.216 hektare, agar wajib membayar ke PTPN II dan menentukan masa berlaku keputusan penghapusbukuan  selama 1 tahun, haruslah dibatalkan dan dikaji ulang,” ungkapnya kepada wartawan, melalui siaran persnya, kemarin.

Dikatakannya, walau pengembalian lahan perusahaan perkebunan pemerintah ke rakyat, kenyataannya tidak pernah sepenuhnya diserahkan. Saat ini, lahan tersebut kembali dalam penguasaan  perusahaan yang semakin bertambah dengan ketidakjelasan kepemilikan dan penguasaan fisik di lapangan.

Dalam kasus lahan eks HGU PTPN II, Kamisan mengaku ikut berjuang dalam permasalahan tanah di Kabupaten Deli Serdang, Langkat, dan Kota Binjai. Ada banyak kejanggalan yang terjadi. Kasiman mengaku masuk dalam panitia tim B Plus karena sempat terjadi kekacauan antara masyarakat, PTPN II, dan oknum tertentu untuk memperebutkan lahan sesudah reformasi.

Namun, lanjut Kamisan, luas lahan PTPN II yang dalam perhitungan tanah yang dimiliki perusahaan BUMN itu hanya 43.116,51 hektare. Anehnya, permohonan PTPN II ke Kepala BPN, menerbitkan surat untuk lahan seluas 59.796,9700 hektare. Hal ini membuat PTPN II menguasai tanah lebih dari ketentuan yaitu 16.680,46 hektare.

Tak hanya itu, BPN juga menerbitkan kembali SK 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Februari 2004 tentang pemberian HGU atas tanah di Kabupaten Deli Serdang terhadap tanah-tanah yang sebelumnya belum diterbitkan sertifikat. Ternyata, PTPN II kembali memanipulasi bekas consesie NV Van Deli Matschappy seluas 2.413,5 hektare.

“Berarti PTPN II memiliki tanah melebihi ketentuan yang ditetapkan pemerintah seluas 62.210,47 hektare dan tanah itu berasal dari bekas consesie NV Van Deli Matschappy yang telah direstribusikan ke masyarakat,” sebutnya.

Dia mengurai, awalnya NV Van Deli Matschappy memiliki tanah kebun 250.000 hektare. Kemudian, itu dibagi dua yakni untuk kebun 125.000 hektare dan rakyat pun menerima yang sama. Tetapi selama prosesnya dan seiring berjalan waktu, hanya 5.873,6 hektare dikeluarkan dari perpanjangan HGU SK No 42, 43, 44, 10, kendati yang disetujui pemerintah hanya 2.216 hektare.

Kenyataan di lapangan, penerima daftar nominatif yang diusulkan Tim B Plus tidak sesuai. Sebab sebagian masyarakat di Deli Serdang tepatnya di Desa Bangun Sari, Tanjung Morawa, tidak masuk dalam daftar nominatif. Padahal mereka telah puluhan tahun tinggal dan mendapat hak untuk tanah tersebut. Mereka memiliki surat keterangan tentang pembagian dan penerimaan tanah sawah/ladang (SKPT-SL).

Selama konflik ini, DPR RI yang menerima permohonan dari masyarakat memutuskan agar BPN meneliti kembali proses permohonan HGU dari PTPN-II dengan memperhatikan tanah milik rakyat. "Tetapi sampai saat ini, rekomendasi DPR RI tidak dijalankan oleh BPN dan PTPN II," paparnya.

"Kami juga memohon kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, BPN, agar menerbitkan hak atas tanah masyarakat. Serta meminta kepolisian menindak tegas penggarap dan penyerobot tanah  masyarakat," harapnya. (THA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C