Log in

Ada Apa dengan DPRD Deli Serdang


Pasca digelarnya paripurna tandingan oleh Fraksi Gerindra dan Demokrat di DPRD Deliserdang membuat konflik di DPRD Deliserdang semakin memanas.Meski Sekretariat DPRD Deli Serdang tidak mau terlibat, namun pelaksanaannya mendapat dukungan dari Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri.

Untuk hasilnya kini terjadi dualisme kepemimpinan di komisi-komisi. Ketua Komisi hasil kesepakatan tujuh fraksi dengan hasil kesepakatan dua fraksi berbeda-beda orangnya.

Informasi yang dikumpulkan untuk Komisi B versi tujuh fraksi Ketua Komisi A, Imran Obos, Ketua Komisi B Antonius Ginting, Ketua Komisi C Agustiawan dan Ketua Komisi D dr Thomas Darwin Sembiring.

Sementara itu pasca dilakukannya paripurna tandingan versi 2 fraksi memutuskan Ketua Komisi A Bongotan Siburian, Ketua Komisi Gunung Siagian, Ketua Komisi C Gambo Tarigan dan Ketua Komisi D Dedi Syahputra. Seperti diketahui, 50 anggota DPRD Deli Serdang dilantik pada Oktober 2020 lalu.

Dengan kata lain mereka sudah hampir setengah tahun secara resmi menduduki kursi anggota legislatif di daerah itu. Namun, untuk sekadar menyusun komisi saja pun hingga kini belum juga bisa dirampungkan. Terbukti, masih terjadi dualisme dan kegaduhan masih tetap berlanjut.

Dalam hal ini kita patut mempertanyakan, ada apa dengan DPRD Deli Serdang. Mengapa untuk mengatur dan menyusun alat kelengkapan dewan saja pun mereka tidak mampu menyelesaikannya?  Dan, mengapa dualisme tersebut dibiarkan berlarut-larut, yang akan berdampak merugikan rakyat.

DPRD kabupaten/kota, termasuk DPRD Deli Serdang mempunyai wewenang dan tugas: membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota; membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nah, bagaimana mungkin DPRD Deli serdang akan dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik, mengawasi pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat, kalau sesama mereka terus terlibat pertikaian, hanya gara-gara jabatan di komisi? Sungguh ironis dan memalukan...! (**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px