Log in

Elite Jangan Terlalu Banyak Wacana


Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai usulan agar pemilihan presiden dikembalikan ke MPR berpotensi mengulang seperti zaman Orde Baru (Orba). Menurut Perludem, wacana tersebut seolah membuka kotak pandora untuk kembali ke zaman orba.

"Sangat potensial mengulang kembali apa yang terjadi di era Orde Baru, karena pasti wacana ini tidak akan berhenti di sini. Pasti akan ada lanjutan yang menjadi pembenaran karena pertimbangan biaya, keutuhan bangsa, dan kebutuhan pada figur yang baik,"kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini kepada wartawan, Kamis (28/11).

"Maka diskursus selanjutnya soal perpanjangan masa jabatan, lama-lama malah penghapusan sama sekali pembatasan masa jabatan. Maka isu Pilpres oleh MPR ini adalah ibarat kotak pandora kita untuk kembali pada era kegelapan Orde Baru,"imbuhnya.

Kekhawatiran yang disampaikan Titi Anggraini merupakan kekhawatiran banyak orang di negeri ini. Belakangan ini, memang sangat banyak manuver kalangan elite politik dan pejabat yang cenderung merisaukan serta pemunculan berbagai wacana pemikiran yang tidak memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang melanda bangsa kita.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merasa pemilihan presiden dan wapres lebih bermanfaat, bukan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya lebih baik dikembalikan ke MPR, ketimbang langsung karena lebih banyak mudaratnya itu adalah hasil Munas PBNU di pesantren di Kempek, Cirebon, pada tahun 2012 lalu.

Nah, sebelumnya muncul pula wacana melakukan amandemen undang undang Pilkada serta Pilpres. Misalnya ada usulan supaya peride jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Sedangkan, pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota) dikembalikan ke tradisi Orde Baru, dipilih melalui sidang paripurna DPRD.

Tak puas sampai di situ saja, kalangan elite juga memunculkan wacana pembolehan aparatur sipil negara (ASN) bekerja di rumah alias tidak perlu datang ke kantor. Bahkan selepas itu ada pula aturan pemerintah yang mewajibkan para pasangan yang hendak menikah memiliki sertifikasi layak nikah untuk seluruh wilayah di Indonesia.

Berbagai wacana yang diketengahkan tersebut, sebenarnya sah-sah saja. Namun, kita juga perlu mengingatkan kepada kalangan elite politik dan pejabat di negeri ini, supaya tidak terlalu banyak berwacana, yang lama-lama akan membingungkan rakyat Indonesia. Diharapkan, sesuatu yang sudah berjalan dengan baik, tidak dibongkar dan diutak-atik lagi.

Misalnya berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, yang selama ini sudah berlangsung beberapa kali dan terlaksana dengan baik, sebaiknya tidak perlu dipermasalahkan lagi. Harus diakui, masih terdapat sejumlah kekurangan dan atau side effect negative dari pelaksanaan Pilpres dan Pilkada secara langsung itu.

Tetapi, pertanyaannya, apakah pemilihan melalui MPR atau DPRD juga tidak ada sisi negatifnya ? Bahkan, lebih potensial membuka peluang politik transaksional dan bak membeli kucing dalam karung. Pemilihan melalui MPR dan DPRD juga akan menyebabkan rakyat hanya berfungsi sebagai penonton budiman.

Terkait dengan hal itu, kita mengimbau segenap elite politik dan pejabat di negeri ini agar tidak terlalu sibuk mengumbar wacana yang sama sekali tidak bersentuhan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Pejabat dan politisi seharusnya bisa lebih fokus dalam melaksanakan tupoksinya masing-masing. Monggo...(**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px