Log in

Ibu Kota Tidak Bisa Asal Pindah


Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah terlebih dahulu mengajukan konsep pemindahan ibu kota secara terbuka kepada DPR RI. Sebab, meskipun sudah ramai diberitakan dan menjadi konsumsi publik, Herman menegaskan, DPR RI belum menerima selembar surat apapun terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta.

"Pemerintah ajukan konsep pemindahan ibukota dahulu ke DPR, lalu dibahas. Itu proses yang benar, karena kebijakan itu harus ditetapkan dengan undang-undang,"ujar Herman Khaeron, sebagaimana dikutip Antara, Jumat (23/8).

Pernyataan yang disampaikan Herman di atas benar adanya. Bahwa, pemindahan ibu kota tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan, melainkan harus disesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku. Pemindahan ibu kota bisa disebut tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pemekaran provinsi, kabupaten/kota, yang selama ini selalu melalui persetujuan DPR.

Soal akan dipindahkannya ibu kota Republik Indonesia ke Kalimantan, dipersilahkan saja, sebab hal itu dibenarkan oleh undang undang. Namun, kembali lagi diingatkan, supaya tidak menimbulkan preseden buruk di kemudian hari, yang bisa dinyatakan sebagai pemindahan yang 'cacat hukum', maka sudah sepatutnyalah pihak pemerintah menempuh semua tahapan yang dibutuhkan dalam proses pemindahan ibu kota negara.  

Di antaranya diperlukan adanya pengajuan rancangan undang-undang terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan dari pemerintah. Nah, untuk mengkaji pemindahan ibu kota Republik Indonesia ini, pihak DPR-RI memerlukan naskah akademik dan kajian spesifik. Untuk itu, pemerintah harus segera menyiapkan rancangan undang-undang tersebut.

Selain itu, penetapan DKI Jakarta sebagai ibu kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Untuk memindahkan ibu kota negara, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang mengatur tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara harus dicabut. Karena itu, pemerintah harus mengeluarkan peraturan presiden terkait dengan status aset di Jakarta.

Berkaitan dengan rencana pemindahan ibu kota ini, sekali lagi ditekankan, tidak boleh dilakukan dengan semberono dan grasa grusu. Semua hal yang dibutuhkan menyangkut keabsahan pemindahan tersebut, harus dipersiapkan secara matang. Dan yang lebih penting, pelaksanaan pemindahan tersebut jangan sampai bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku di negara kita.

Ibu kota sebuah negara tidak bisa asal pindah begitu saja dan terkesan seperti 'kejar target'. Kita berharap proses pemindahan ibu kota yang diwacanakan akan menjadi legacy (warisan) spektakuler dari 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, bisa berlangsung dengan baik dan tidak melahirkan permasalahan di bidang berkaitan dengan legalitasnya.    

Dalam hal ini, diharapkan Presiden Jokowi komit dengan pernyataannya, bahwa bahwa pemindahan ibu kota ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia. Jika faktanya di kemudian hari, pemindahan ibu kota tersebut justru membuat negeri ini semakin terpuruk, karena utang luar negeri Indonesia yang terus bertambah dan kesejahteraan rakyat tak kunjung membaik, bisa dipastikan rakyat Indonesia akan larut dalam kekecewaan yang mendalam.

Karenanya pelaksanaan pindah ibu kota itu harus dilaksanakan dengan hati-hati, supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pertimbangan atau ambisi untuk menyegerakan pemindahan ibu kota hendaknya benar-benar demi kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan, dan bukan karena kepentingan sesaat kaum kapitalis dan adanya sentimen politis.(**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px