Log in

KPK di Persimpangan


Tiga anggota penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan mengundurkan diri. Keputusan tersebut disebabkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tak lagi mengatur posisi anggota penasihat. Perannya diganti dengan munculnya struktur baru di KPK, yakni Dewan Pengawas (Dewas).

Komisioner KPK Alexander Marwata mengatakan, Dewan Pengawas akan terbentuk bersamaan dengan pelantikan pemimpin KPK baru pada 21 Desember mendatang. Kepemimpinan (baru) yang nanti dilantik sekaligus melantik Dewan Pengawas. "Posisi penasihat sudah enggak ada,"kata Alexander di Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (28/11).

Selain penasihat, aksi mundur juga disebut dilakukan oleh tiga pegawai KPK. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR pada Rabu lalu. Ketiganya mundur karena tidak ingin beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dalam UU KPK yang baru, kelembagaan KPK masuk dalam rumpun eksekutif yang diartikan di bawah pemerintah pusat.

Status baru itu mengharuskan semua pegawai KPK yang tadinya berstatus sebagai pekerja independen, menjadi ASN yang sudah pasti tidak dijamin independensinya. Para ASN sudah pasti terikat dengan korps dan atasannya. Selain itu dengan berstatus sebagai ASN, hampir bisa dipastikan akan melahirkan conflict of interest, yang berdampak pada terkendalanya pengusutan kasus korupsi.

Tidak terbantahkan lagi, pasca ditetapkannya UU KPK 19/2019 menyebabkan KPK seakan berada di persimpangan dan bergerak menuju situasi yang kurang menguntungkan dari segi penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi di negara kita. Pasalnya, melalui penerapan UU KPK yang baru, sejumlah kewenangan KPK terkesan telah dilucuti.

UU KPK 19/2019 tersebut menghapus posisi dan peran para penasihat dengan menambahkan kanal baru dalam struktur KPK, yakni Dewas. Namun, Dewas punya kewenangan dominan melebihi penasihat dan para komisioner. Seperti diketahui, polemik KPK muncul beriringan dengan terpilihnya lima komisioner baru KPK dan disahkannya UU Nomor 19/2019 hasil revisi UU Nomor 30/2002. Beberapa komisioner terpilih disebut memiliki rekam jejak yang buruk di KPK.

Sementara itu, UU KPK yang baru dianggap memangkas sejumlah kewenangan dan independensi KPK. Pegiat antikorupsi dan mahasiswa sempat menuntut pencabutan UU kontroversial itu pada September lalu sehingga mengakibatkan lima orang demonstran meninggal dunia. Saat ini UU KPK itu tengah diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, uji materi yang tengah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu pun kelihatannya akan berujung pada lahirnya keputusan yang tidak sejalan dengan ekspektasi masyarakat yang menghendaki penguatan KPK, dengan cara dikeluarkannya Perppu. Dengan kata lain, rakyat Indonesia masih berharap agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk UU 19/2019 tentang KPK.

Kendati banyak kalangan memendam perasaan pesimis terhadap KPK serta orang-orang yang akan memimpin lembaga antirasuah itu (yang akan dilantik 21 Desember mendatang), tetapi masih bertaring atau tidaknya KPK dalam pemberantasan korupsi, sejatinya tidaklah tergantung kepada undang undang atau aturan yang mengikatnya.

KPK akan semakin baik atau berada di persimpangan menuju kehancuran, sangat tergantung pada komitmen para komisioner KPK yang baru nanti. Jika mereka memiliki komitmen ingin melakukan penegakan hukum secara berkeadilan terhadap para koruptor, maka upaya pelemahan terhadap KPK itu tidak akan berhasil, selama para komisioner dan penyidik KPK tetap bersatu dan memiliki tekad yang kuat, untuk bersama-sama mengganyang para koruptor tersebut tanpa pandang bulu. Libasss...(**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px