Log in

Lagi, Soal Rencana Pindah Ibu Kota


Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan rencana pembiayaan pemindahan ibu kota mengandalkan Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU). Dari kebutuhan biaya total Rp486 triliun, skema KPBU ditargetkan bisa mendanai sebesar Rp265,2 triliun (54,6 persen), dari APBN Rp93,5 triliun (19,2 persen) dan sisanya swasta Rp127,3 triliun (26,2 persen).

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan dari masing-masing sumber biaya tersebut akan digunakan untuk pendanaan yang berbeda-beda. "Kalau KPBU itu bisa untuk berbagi macam infrastruktur yang ada,"ujar Bambang di Kantor Bappenas, Selasa (20/8).

Sebaliknya, kata Bambang, swasta masuknya akan cenderung untuk proyek perumahan. "Jadi menurut saya wajar kalau KPBU itu besar karena melalui KPBU itu swasta bisa masuk untuk berbagai infrastruktur dasar yang ada di situ," tuturnya. Beberapa contoh proyek yang bisa dilakukan melalui KPBU kata Bambang antara lain jaringan gas, air bersih, dan pengelolaan air limbah. "Itu kan KPBU tidak bisa langsung swasta,"pungkasnya.

Mengacu kepada keterangan yang disampaikan Kepala Bappenas di atas, uang sebesar Rp486 triliun yang dibutuhkan untuk mendanai pemindahan ibu kota tersebut bukanlah jumlah yang sedikit. Sementara, kondisi perekonomian negara kita saat ini masih belum menggembirakan, dan utang luar negeri kita juga masih terus membengkak.

Dengan kata lain terasa sangat ironis, uang sebesar ratusan triliun digelontorkan hanya untuk kepentingan memindahkan ibu kota, yang kebutuhannya belumlah terlalu mendesak. Artinya masih sangat banyak daerah-daerah atau institusi yang masih sangat membutuhkan kucuran dana untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang jauh bersifat strategis dan urgen.

Misalnya berkaitan dengan rencana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi, yang sifatnya sangat mendesak dan lebih penting untuk didahulukan, dan biayanya tidak terlalu banyak, hanya sekitar Rp7 triliun. Jalan tol ini sudah sangat lama direncanakan dan didambakan masyarakat, tetapi hingga kini belum juga bisa direalisasikan, bahkan disebut telah ditolak oleh pemerintah pusat.

Rakyat di Sumatera Utara sudah lama mendambakan pembangunan jalan tol Medan-Berastagi. Sebab, keberadaan jalan tol ini sangat dibutuhkan mayoritas masyarakat Sumatera Utara, yang rajin mengunjungi destinasi wisata di Berastagi dan sekitarnya. Selain itu, jalan ini juga menghubungkan sejumlah kabupaten antara lain Dairi, Pakpak Bharat, Karo, Humbahas, dan juga Aceh Selatan dan Tenggara.

Sebaliknya, rencana pemindahan ibu kota itu sendiri belum tentu akan mendatangkan manfaat bagi provinsi dan kabupaten/kota lain di negara kita. Pasalnya, kondisi infrastruktur di daerah-daerah di seluruh Indonesia masih banyak yang kupak-kapik. Misalnya jalan provinsi menghubungkan Pakpak Bharat dengan Subulussalam, yang sudah lama dibiarkan hancur lebur dan menyusahkan masyarakat di sekitar itu.

Terlepas dari berbagai permasalahan lain yang banyak lebih mendesak dan sangat penting segera dibenahi, memang harus diakui pula, rencana pemindahan ibu kota itu memang dapat dipahami. Sebab, hal ini berkaitan dengan kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara yang selama ini selalu mengalami kebanjiran dan kemacetan yang sangat parah. Keberadaan Jakarta sebagai ibu kota negara memang menimbulkan situasi kurang nyaman bagi masyarakat saat beraktivitas atau berkunjung ke kota ini. Karenanya, sangat wajar jika sering muncul wacana pemindahan ibu kota.

Namun, kembali lagi diingatkan, berkaitan dengan rencana pemindahan ibu kota, tidak boleh dilaksanakan dengan terburu-buru. Semua pihak harus dilibatkan, misalnya DPR-RI dan Gubernur DKI Jakarta. Pemindahan ibu kota jangan sampai mendatangkan disaster (bencana) bagi negeri ini, karena terlalu banyak utang dan uang yang digunakan tidak dengan tepat sasaran, yang membuat Indonesia berada di jurang kehancuran.(**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px