Logo
Print this page

Merajut Kembali Keutuhan Bangsa


Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan mengingatkan, Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan ideologi Pancasila. Dalam memilih pemimpin, cara yang digunakan berdasar konstitusi adalah pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"Jadi, Pemilu itu adalah sesuatu yang biasa dalam negara demokrasi. Setiap lima tahun ada pemilihan," ujar Zulkifli saat berpidato di acara buka puasa bersama di kediaman, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, kemarin.

Segenap rakyat pun patut bersyukur karena 22 April 2019 lalu bangsa Indonesia telah sukses melewati pemilihan umum serentak, eksekutif dan legislatif. Pada 22 Mei 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan hasilnya.

Zulkifli tidak akan mendahului mengatakan pemenang di pesta demokrasi tahun ini. Ia lebih memilih menunggu keputusan resmi dari KPU. Ia pun berharap agar pemenang Pemilu 2019 ini mampu merajut kembali keutuhan bangsa. "Yang menang, kami telah bersepakat kita akan menang apabila pemenang bisa menjahit kembali merah putih, bisa merajut persatuan, memperkokoh kebersamaan,"katanya.

Tidak terbantahkan lagi, situasi psikologis yang tengah dihadapi bangsa kita saat ini adalah terjadinya pengotak-kotakan antara dua kubu pendukung pasangan capres. Bahkan, di satu pihak disebut sebagai cebong, dan di pihak lain diberi gelaran kampret. Kedua sebutan ini, sama-sama berkonotasi negatif.

Pascapilpres sebagaimana dinyatakan Zulkifli di atas, seharusnya kita bisa merajut kembali keutuhan bangsa. Berbagai gesekan yang selama ini terjadi seharusnya bisa dihilangkan. Begitu juga dengan penyebutan cebong dan kampret, hendaknya bisa segera dilenyapkan. Semua pihak hendaknya bisa menahan diri, dan tidak melakukan kegiatan provokatif.

Mencermati situasi yang berkembang di tengah rakyat Indonesia belakangan ini adalah adanya perasaan saling curiga antarsesama para pendukung capres. Hal ini diperparah pula dengan adanya sikap mengklaim capres yang didukungnya sebagai yang terbaik. Hal ini diwarnai dengan adanya sikap saling bully dan mendiskreditkan di antara kedua belah pihak.

Secara konstitusional, kita masih memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat. Dalam konteks ini, diharapkan pihak berkompeten di pemerintahan, bisa berperan optimal dalam upaya membangun kebersamaan untuk merajut kembali keutuhan bangsa kita. Aparat pemerintah tidak sepatutnya ikut pula menyebabkan semakin memanasnya kegaduhan di tengah rakyat.

Di sisi lain, sesuai dengan amanah UUD 1945, kebebasan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat, dilindungi oleh undang-undang. Karena itu, kita berharap tidak perlu dilakukan tindakan-tindakan bersifat represif terhadap munculnya kritik terhadap pihak pemerintahan atau penyelenggara Pemilu.

Kita harus menyadari kembali, bahwa bangsa ini pernah terjerumus ke dalam pemerintahan otoriter di bawah rezim Orde Baru. Dan, pada tahun 1998 lalu, rakyat Indonesia berhasil mengakhiri kekuasaan rezim otoriter tersebut. Nah, ketika negeri ini sudah memasuki era reformasi yang menjunjung tinggi kebebasan individu, kelompok dan pers, maka tidak sepatunya terdapat upaya-upaya yang menjurus kepada tindakan-tindakan represif dan otoriter tersebut.

Upaya merajut kembali keutuhan bangsa kita, harus dibangun melalui nilai-nilai religiusitas dan Pancasila yang mengedepankan semangat persatuan, musyawarah dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Monggo...(**)

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
IKLAN ONLINE | REDAKSI

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com