Log in
Pemkab-Aceh-Selatan-Sekda-Bupati.jpg

Partai Politik Anti Demokrasi ?


Selamat berjuang adinda Bobby Nasution, yang akan berlaga di Pilkada Kota Medan. Semoga dilancarkan dan dimudahkan ikhtiarnya. Demikian harapan Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, yang ditulis dalam akun Instagramnya, beberapa hari yang lalu, seraya memosting foto dirinya bersama Bobby dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

Sesungguhnya tidak ada yang janggal dalam pernyataan serta foto yang diunggah Eddy Soeparno tersebut. Pasalnya, merupakan hal yang lumrah bagi petinggi partai untuk menerima kunjungan para bakal calon kepala daerah, sekaligus memberikan dukungan (restu) kepada mereka.

Lagi pula apa yang terjadi di PAN tersebut, juga sering dilakoni partai lainnya di negeri ini. Yakni para bakal calon kepala daerah langsung melakukan by pass untuk bertemu dengan penentu hitam putihnya keputusan partai, semisal Surya Paloh, Megawati Soekarnoputri, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan para petinggi partai lainnya.

Dengan kata lain keberadaan para pengurus partai di tingkat wilayah, cabang dan ranting seringkali sekadar dimanfaatkan untuk menjadi vote getter dan sebatas pelengkap penderita saja. Sebab, apa yang diputuskan oleh tim penjaringan bakal calon kepala daerah menjadi buyar dan sekadar formalitas belaka, karena yang menentukan tetap ketua umum partai.

Sebagai contoh, apa yang dilakoni salah satu dan beberapa kandidat kepala daerah, bahkan sama sekali tidak pernah mendaftarkan diri melalui panitia penjaringan kepala daerah di tingkat cabang dan wilayah, tiba-tiba saja yang bersangkutan sudah mengantongi surat rekomendasi dukungan dari DPP, yang resmi ditandatangani ketum dan sekjen.

Di sisi lain keputusan DPP tersebut juga telah melahirkan konsekuensi, tertutupnya peluang bagi kandidat lain yang sejatinya juga cukup potensial, termasuk kandidat dari internal partai sendiri, untuk ikut bersaing secara sehat dan kompetitif untuk mendapatkan rekomendasi dukungan dari pimpinan partainya.

Fenomena ini dipastikan melahirkan kekecewaan dan pesimisme di kalangan pengurus, kader serta simpatisan partai di daerah, yang merasa tidak diberdayakan dan tidak dilibatkan dalam proses dan tahapan penjaringan bakal calon kepala daerah tersebut. Mereka memang memilih diam. Tetapi sikap diam itu, lebih disebabkan oleh ketidakberdayaan.

Dengan kata lain, kita hendak menekankan di sini, bahwa keberadaan partai politik yang diharapkan menjadi pilar dan pionir dalam penegakan nilai-nilai demokrasi, dalam praktiknya justru layak disebut sebagai antidemokrasi. Sebab, pada realitasnya yang menonjol dalam pengambilan keputusan di internal partai adalah otoriterianisme. Yakni, semua terpulang dan tergantung kepada selera ketua umum.

Partai politik layak disebut sebagai antidemokrasi, karena hampir semua keputusan yang dilahirkan cenderung selalu disesuaikan dengan kepentingan para petinggi partai serta orang-orang di luar partai, yang memiliki pengaruh dan power untuk melakukan pressure dan atau intervensi kepada ketua umum partai tersebut.

Selain itu, proses pemilihan ketua umum partai melalui perhelatan Munas atau Kongres, yang lebih sering ditempu melalui mekanisme aklamasi, juga menjadi sebuah indikator, betapa partai politik di negeri kita saat ini hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan semata, dan karenanya jangan pernah berharap partai politik akan serius berjuang untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi.(**)

 

 

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C