Log in

Pembangunan Sekolah Harus Tepat Sasaran


Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan membangun 28 unit sekolah baru di daerah ini, yang terdiri atas 11 unit SMA dan 17 unit SMK. Rencananya sekolah tersebut akan dibangun secara bertahap mulai tahun 2019-2023.

Hal itu terungkap dalam rapat tentang Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut dipimpin Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (5/8). Saat ini jumlah SMA/SMK di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2.038 sekolah, yang berada di 434 kecamatan. Tetapi masih ada 28 kecamatan belum mempunyai SMA maupun SMK.

"Rencananya akan dibangun secara bertahap dari tahun 2019 sampai 2023, terdiri dari 11 unit sekolah baru SMA dan 17 unit sekolah baru SMK," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis dalam rapat. Tidak hanya membangun sekolah, Dinas Pendidikan Sumut juga akan melakukan pelayanan pendidikan berbasis elektronik.

Terkait dengan rencana pembangunan sekolah yang akan dilaksanakan Pemprovsu itu, tentunya kita menyambut dengan gembira, sekaligus mengapresiasi langkah nyata Pemprovsu di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, yang terus berupaya merealisasikan visi misinya mewujudkan Sumatera Utara Bermartabat.

Mewujudkan Sumut Bermartabat sudah barang tentu membutuhkan SDM yang berkualitas dan bermoral, yang kelahirannya hanya dimungkinkan melalui jenjang pendidikan (sekolah) yang tersedia secara merata di seluruh kabupaten/kota, kecamatan, dan desa di Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini, kita berharap, pelaksanaan pembangunan sekolah dilakukan dengan tepat sasaran.

Tepat sasaran dimaksud di sini adalah pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, realisasinya juga harus dilakukan secara merata dan berkeadilan. Jangan sampai hanya daerah-daerah tertentu saja yang kebagian jatah pembangunan sekolah tersebut. Sementara daerah lain merasa dianaktirikan.

Sebab, belakangan ini kerap muncul ungkapan kekecewaan di sebahagian masyarakat, yang merasa daerahnya kurang maksimal diperhatikan pemerintah pusat dan provinsi. Misalnya berkaitan dengan kunjungan presiden dan menteri, yang terkesan sudah berkali-kali ke kabupaten tertentu, sementara daerah lain belum pernah merasakan.

Misalnya Kabupaten Pakpak Bharat dan Dairi, yang terkesan jarang menerima kunjungan pejabat pusat setingkat menteri, dan sejauh ini belum pernah dikunjungi presiden. Tidak mengherankan, jika kondisi ibu kota di kedua kabupetan ini terkesan sangat gersang dan pembangunannya tidak banyak mengalami kemajuan.

Nah, kembali kepada pembangunan sekolah yang direncanakan sebanyak 28 unit tersebut. Diharapkan dua kabupaten yang tertinggal ini (Dairi dan Pakpak Bharat) serta kabupaten tertinggal lainnya di daerah ini, bisa dijadikan skala prioritas untuk mendapatkan jatah pembangunan sekolah yang sangat penting dan bermanfaat tersebut.

Di sisi lain kita juga mengimbau, kiranya pelaksanaan pembangunan sekolah tersebut yang dipastikan akan menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar, bisa diawasi secara ketat, supaya tidak pula dijadikan sebagai ajang bancakan korupsi baru, sebagaimana kerap dilakukan para oknum pejabat di sejumlah SKPD di daerah ini.

Sesuai dengan tagline yang diusung duet kepemimpinan Pemprovsu, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, yakni Sumut Bermartabat, maka pelaksanaan pembangunan sekolah pun harus dilakukan dengan jujur dan transparan alias tidak dijadikan sebagai peluang untuk mendapatkan komisi.(**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px