Log in

PLN, Antara Kompensasi dan Rasionalisasi


PT PLN (Persero) akan membayar kompensasi terhadap pelanggan terdampak pemadaman listrik di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan total kompensasi yang harus dibayarkan PLN sebesar Rp 839 miliar untuk 21,9 juta pelanggan terdampak.

Direktur Pengadaan Strategis PLN Djoko Raharjo Abumanan mengatakan anggaran kompensasi akan diambil dari internal perusahaan melalui pemotongan gaji seluruh  pegawai PLN yang tercatat sebanyak 40 ribu pegawai di seluruh Indonesia.

Djoko menyampaikan, kebijakan ini diambil guna menjaga keuangan perusahaan agar tidak negatif. "Makanya harus hemat lagi gaji pegawai kurangi, kira-kira begitu," ujar Djoko usai bertemu Komisi VII DPR di Gedung DPR dan MPR RI, Jakarta, Selasa (6/8).

Kebijakan pihak PLN memberikan kompensasi terhadap pelanggan yang dirugikan dengan adanya pemadaman listrik di Jakarta, Banten dan Jawa Barat, tentunya patut diapresiasi. Hal itu bermakna, manajemen PLN merasa bersalah sekaligus turut bertanggungjawab atas beban kerugian yang dialami konsumen akibat adanya pemadaman massal tersebut.

Namun, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan dan kecemburuan di kalangan pelanggan lain di seluruh Indonesia, termasuk di Medan dan kabupaten/kota di Sumatera Utara yang sangat sering mengalami pemadaman listrik secara bergilir, dan selama ini sama sekali tidak pernah menjadi perhatian dan keprihatinan dari pihak PLN.

Demi keadilan dan pemerataan, seharusnya manajemen PLN menjadikan pemberian kompensasi itu sebagai sebuah kebijakan yang berlaku secara umum di seluruh Indonesia, sehingga tidak terkesan adanya perlakuan berbeda terhadap pelanggan di luar Pulau Jawa. Dengan kata lain, begitu terjadi pemadaman di manapun, pihak PLN harus segera menyediakan dan memberikan kompensasi kepada semua pelanggan yang terkena dampak pemadaman.

Sementara itu, kebijakan PLN yang melakukan pemberian kompensasi dengan cara melakukan pemotongan gaji terhadap karyawan di seluruh Indonesia, bisa disebut sebagai kebijakan yang kurang tepat. Sebab, kesalahan dan ketidakmampuan manajemen PLN di tingkat atas, seharusnya tidak boleh dibebankan kepada karyawan yang gajinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan para petinggi PLN tersebut.

Kalaupun hendak dilakukan pemotongan, mestinya yang dikenakan adalah para manajer atau petinggi PLN di seluruh Indonesia, yang gaji dan bonusnya sangat besar. Mereka inilah yang layak dikenakan pemotongan, bukan kepada karyawan yang gajinya jauh lebih rendah dibanding mereka.

Seperti diketahui, posisi utang PT PLN (Persero) hingga kuartal I-2019 tercatat Rp 394,2 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari posisi akhir 2018 yang jumlahnya Rp387,4 triliun. Sebelumnya, berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI), PLN mencatatkan rugi bersih sebesar Rp18,46 triliun pada kuartal III 2018. Kerugian tersebut menanjak dari posisi kuartal II 2018 yang hanya mencapai Rp5,35 triliun dan kuartal III 2017 yang hanya sebesar Rp3,06 triliun.

Atas dasar itu, hal lain yang perlu dilakukan PLN ke depan dalam rangka mengantisipasi krisis kelistrikan yang terus berlangsung serta kondisi keuangan PLN yang disebut masih belum cukup baik itu adalah melakukan rasionalisasi terhadap sistem penggajian para pimpinan, manajer dan karyawan PLN di seluruh Indonesia.

Jangan sampai seperti kecenderungan selama ini, pihak PLN tidak mampu menjamin pasokan listrik tetap aman di seluruh Indonesia, karena kondisi keuangan yang kurang mendukung untuk melakukan percepatan pembangunan dan perbaikan sistem yang mengalami kerusakan, tetapi di lain pihak para pimpinan dan karyawan PLN sendiri hidup bermewah-mewah dari gaji yang besar dan bonus gede. Ironis...(**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px