Log in

Politisi Jangan Ngemis Jabatan


Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyoroti politikus pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang saat ini sedang mendekat ke Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku pemenang Pilpres 2019. Amien pun tergelitik melihat tingkah laku politikus tersebut. "Yang lucu, enggak ditawarin Pak Jokowi, tapi ada yang minta-minta. Itu kan aib. Jadi GR," ujar Amien di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin.  

Amien menegaskan, semestinya seorang politikus harus konsisten. Apabila selama tahapan Pemilu lalu sering melontarkan kritik kepada pemerintah, maka setelah pesta demokrasi usai dan kalah, semestinya mengambil jalan oposisi. Tidak hanya bagi politikus, prinsip tersebut juga semestinya dilakukan partai politik. Amien menambahkan, kritik yang disampaikan di masa kampanye nantinya bisa menjadi alternatif bagi masyarakat dalam melihat kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintahan mendatang.  

Pernyataan Amien Rais tersebut merupakan sebuah keniscayaan sekaligus sebagai imbauan moral kepada segenap politisi, agar jangan sampai mengemis meminta jabatan. Secara legal formal, Pilpres sudah sah menghasilkan pemenang, yaitu pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Karena itu, biarkan mereka berdua yang menyusun anggota kabinetnya.   

Kendati dalam fatsun politik, Pak Jokowi akan menetapkan anggota kabinetnya antara lain berasal dari rekan koalisi parpol yang memberikan dukungan kepadanya pada Pilpres lalu. Namun, secara konstitusional, tidak ada kewajiban bagi Jokowi untuk memenuhi semua permintaan yang disampaikan para elite dan pimpinan parpol tersebut.    

Pasalnya, sebagai presiden terpilih berdasarkan mandat rakyat, Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memilih dan memutuskan siapa saja yang dianggapnya layak diberikan kepercayaan sebagai pembantunya di kabinet lima tahun mendatang. Karena itu, politisi jangan mengemis jabatan kepada Jokowi dan Ma'ruf Amin, karena mereka sejatinya sudah lebih tahu, siapa yang akan diberikan kepercayaan untuk duduk di kabinet.    

Berdasarkan etika politik ketimuran yang kita anut bersama, para pimpinan parpol koalisi sah-sah saja mengajukan nama-nama yang dianggap layak dan kredibel menjadi anggota kabinet. Tetapi, keputusan akhir tetap berada di tangan presiden. Karenanya, tidak etis jika terdapat elite politik yang terkesan ingin memaksakan orang-orangnya duduk di kabinet.

Ketika sesama rekan koalisi mengajukan nama-nama yang dianggap layak duduk di kabinet kepada presiden dianggap sebagai hal yang wajar, maka sebagaimana disinggung Amien Rais di atas, akan terasa aneh dan lucu, kalau terdapat partai politik yang sibuk bertengkar, apakah akan bersikap oposisi atau ikut berada di dalam pemerintahan, sementara Jokowi-Ma'ruf sendiri tidak ada menawarkan untuk bergabung.   

Dalam hal ini, kita merasa perlu untuk mengingatkan kembali, bahwa elite politik sebaiknya tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan juga harus memperhatikan aspirasi konstituennya. Sebagai parpol yang selama ini mengklaim reformis misalnya, PAN tidak perlu sibuk-sibuk melaksanakan Rakernas untuk menentukan sikap politiknya.

Soalnya, sejak awal PAN sudah berada di barisan pendukung Prabowo-Sandi. Nah, ketika pasangan capres yang diusung ini mengalami kekalahan di Pilpres lalu, maka tiada pilihan lain bagi politisi PAN, kecuali berada di luar pemerintahan sebagai oposisi yang kontruktif.

Sangat aneh dan terasa lucu, jika sesama politisi PAN terlibat dalam polemik, apakah harus oposisi atau tidak, sementara pihak koalisi pemerintah sendiri tidak merasa membutuhkan PAN dan Demokrat untuk ikut bergabung ke koalisi. Jangan karena ambisi jabatan, reputasi dan masa depan partai dikorbankan ! (**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px