Log in

Rekonsiliasi Jangan Demi Posisi


Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid berbicara tentang rekonsiliasi. Menurutnya, rekonsiliasi bisa dimulai dari tingkat wakil rakyat di parlemen dengan menunjuk anggota Dewan dari Fraksi Partai Gerindra sebagai Ketua MPR 2019-2024.

"Jabatan yang sekarang ramai dibahas dan 'diperebutkan' adalah posisi Ketua MPR. Posisi Ketua MPR ditetapkan melalui pemilihan oleh anggota MPR (berasal dari anggota DPR dan anggota DPD) yang biasa dilaksanakan dengan pengajuan sistem paket,"kata Sodik dalam keterangannya, kemarin.

Sodik mengatakan, semangat rekonsiliasi sangat kuat didorong Presiden Joko Widodo dan banyak tokoh dari berbagai kalangan. Menurutnya, inti rekonsiliasi adalah memperkokoh kembali semangat kebersamaan demi kesatuan dan persatuan bangsa sebagai modal penting memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam segala bidang, termasuk ekonomi.

Sebagaimana diketahui, rekonsiliasi bermakna upaya untuk memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula atau pertemuan untuk menyelesaikan perbedaan serta adanya perasaan yang mengganjal, sehingga kembali muncul keakraban dan kehangatan. Mengacu pada pengertian ini, Jokowi dengan Prabowo Subianto sudah melakukan pertemuan.

Kalau dilihat dari pernyataan yang disampaikan kedua capres ini usai bertemu, sepertinya mereka sudah kembali akrab dan hangat seperti sebelumnya. Terbukti keduanya menyampaikan penegasan, bahwa setelah pertemuan itu, diharapkan tidak ada lagi istilah cebong dan kampret, dan yang ada adalah Merah Putih dan Garuda Pancasila.

Namun soal apa yang dibicarakan antara keduanya saat bertemu, tentu hanya mereka berdualah yang mengetahui. Satu hal yang pasti pertemuan antara kedua tokoh penting ini sangat melegakan banyak kalangan di negeri ini. Terbukti, pascapertemuan tersebut, dilaporkan terjadi penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Rekonsiliasi antara kedua belah pihak memang sangat diperlukan, pasca munculnya putusan MK yang menolak semua gugatan yang disampaikan kubu pasangan 02. Tetapi, lagi-lagi perlu diingatkan bahwa rekonsiliasi seharusnya tidak mengarah pada sharing kekuasaan. Keinginan melakukan rekonsiliasi hendaknya tidak demi mendapatkan posisi, sebagaimana disinggung Sodik Mudjahid di atas.

Para pendukung pasangan capres 02 (Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat) seharusnya bisa legowo dan menerima konsekuensi kekalahan di dalam perhelatan Pilpres. Pihak yang kalah sebaiknya memiliki kesiapan mental berada di luar pemerintahan, termasuk di dalamnya tidak ngotot untuk mendapatkan jabatan ketua MPR-RI.

Kalaupun ada 'imbalan' yang bisa didapatkan dari adanya rekonsiliasi tersebut, sebaiknya tidak berkaitan dengan kursi, melainkan lebih mengarah pada adanya pembebasan terhadap orang-orang yang selama ini terlanjur ditahan, karena kritis terhadap pemerintah atau terkena pasal-pasal yang disebut sebagai upaya makar.

Kita menginginkan semua side effect negative yang muncul di tengah kerasnya kontestasi Pilpres, bisa diredakan dan ditiadakan. Sebab, semua pihak sudah menerima sepenuh hati penetapan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode lima tahun mendatang (2019-2024).

Dalam hal ini kita mengimbau kepada Presiden Jokowi supaya bisa mengakomodir sejumlah 'permintaan' Prabowo Subianto dan kelompoknya dalam rangka rekonsiliasi, namun tidak mengarah pada keinginan mendapatkan sejumlah posisi. Tepatnya, kita ingin semua merasa tenang dan tidak ada lagi pihak yang merasa menjadi korban kriminalisasi dan sejenisnya. Monggo...(**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px