Log in

Saatnya Rebutan Kursi


Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, tidak ada aturan yang menyebutkan apabila partai telah mendapatkan kursi ketua DPR, tidak boleh mengisi kursi pimpinan MPR. Seperti diketahui, PDI-P akan menduduki kursi ketua DPR karena memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

"Memang tidak ada ketentuan bahwa kalau sudah memiliki ketua DPR, maka tidak boleh memiliki ketua MPR, tidak ada ketentuan di MD3 maupun tata tertib MPR. Artinya bebas saja sepanjang nama tersebut terpilih di dalam sidang paripurna MPR itu,"kata Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.     

Sementara, Sekjen DPP PPP Arsul Sani mengatakan, partainya telah menyerahkan sembilan nama calon menteri ke Jokowi. "Kalau Partai Kebangkitan Bangsa menyebut 10 (nama), PPP mengajukan sembilan (nama). Sembilan nama itu kita sudah serahkan ke Pak Jokowi,"ujar Arsul.   

Ketika penetapan nama capres terpilih sudah selesai, selanjutnya menyusul rebutan kursi di DPR dan MPR. Khusus untuk DPR, rebutan kursi tidak terlalu terasa, karena jatah tersebut akan jatuh kepada PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan UU MD3, yang mensyaratkan kursi ketua DPR diberikan kepada peraih kursi terbanyak Pemilu Legislatif.   

Hal serupa tentunya tidak berlaku di MPR.Terbukti, sebelumnya Ketua MPR justru berasal dari PAN, yang memiliki kursi jauh lebih sedikit dibanding PDIP, Golkar, PKB, Demokrat, dan lainnya. Agaknya hal inilah yang coba dimentahkan PDIP dan masih berharap bisa pula menduduki jabatan Ketua MPR, sebagaimana disampaikan Ahmad Basarah.   

Satu hal yang dilupakan Ahmad Basarah, adalah soal etika politik. Kalau PDI Perjuangan sudah mendapatkan jatah sebagai Ketua DPR-RI, seharusnya bisa menahan diri dan memberikan kesempatan kepada kader parpol lain menjadi Ketua MPR. Misalnya dari Partai NasDem atau lainnya. Seperti Ketua MPR sebelumnya berasal dari PAN, yang notabene jumlah kursinya jauh lebih sedikit dibanding Golkar, Gerindra, Demokrat saat itu.   

Parpol yang tergabung di dalam koalisi mendukung capres terpilih pada Pilpres 2019 lalu, hendaknya bisa duduk bersama untuk membahas kursi Ketua MPR-RI tersebut. Dalam hal ini PDIP sebaiknya mengalah dan memberikan kesempatan kepada rekan koalisinya menduduki kursi Ketua MPR, karena mereka sudah dipastikan mendapat kursi Ketua DPR-RI.   

Tentunya akan menjadi pemandangan yang sangat aneh dan kelihatan kurang elok, apabila Presiden RI berasal dari PDIP, Ketua DPR kader PDIP, dan Ketua MPR juga PDIP. Apa kata dunia ? Sesuai dengan prinsip yang terkandung di dalam Demokrasi Pancasila yang mengedepankan kebersamaan, akan lebih baik dan elegan, bila kursi Ketua MPR diberikan kepada kader Partai NasDem atau Golkar.   

Sementara itu, terkait dengan pernyataan Sekjen PPP Arsul Sani yang menyebut telah menyerahkan sembilan nama calon menteri kepada Presiden Jokowi, kita berharap hal itu hanya sebatas penyerahan nama-nama saja. Dan, jika Presiden Jokowi hanya memilih satu nama saja menjadi menteri, juga harus diterima dengan lego lilo.  

Kita berharap penentuan Ketua MPR dan menteri tidak dijadikan sebagai ajang rebutan atau bagi-bagi kursi. Penentuan Ketua MPR sebaiknya bisa dimusyarahkan dengan baik dan beretika di antara sesama parpol koalisi pendukung pemerintah. Sementara, kursi menteri biarkan Pak Jokowi yang memutuskannya sesuai dengan hak prerogatif yang melekat di dalam dirinya.   

Pimpinan parpol sah-sah saja menyerahkan nama-nama yang dianggap kredibel menjadi menteri. Namun, putusan akhir tetap berada di tangan Jokowi, dan tidak boleh dicampuri. Keputusan Jokowi juga diharapkan sejalan dengan ekspektasi rakyat yang menginginkan munculnya menteri-menteri yang kapabel dan akseptabel.(**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px