Log in

Semua Tentang Kursi


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyodorkan 20 nama kadernya sebagai calon menteri kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu dilakukan saat Muhaimin diterima oleh Presiden Jokowi di Istana, Selasa (21/5). "Tadi sudah saya sebutkan 20 nama (ke Presiden). Terserah beliau," kata Muhaimin kepada wartawan usai pertemuan.

Tak mau kalah dengan PKB, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, pihaknya berkeinginan mendapatkan tambahan portofolio kursi menteri di pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2024. "PPP ingin portolionya bertambah di pemerintahan mendatang. Kalau portofolionya apa, terserah Pak Presiden nanti,"kata Arsul saat ditemui di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa.

Sementara, Wakil Presiden sekaligus mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menilai, partai berlambang beringin itu layak mendapatkan kursi Ketua MPR. Kalla mengatakan PDI-P selaku partai dengan kursi terbanyak di parlemen akan mendapatkan kursi Ketua DPR. Karena itu, Kalla menilai, Golkar selaku partai dengan kursi terbanyak kedua layak mendapatkan kursi Ketua MPR.

Sebagai partai pengusung Jokowi-Ma'ruf yang dinyatakan KPU sebagai pemenang Pilpres, wajar jika para elite partai sudah mulai berandai-andai, seputar kursi menteri yang akan mereka dapatkan. Sebab, substansi dari perjuangan partai adalah ingin meraih sebanyak mungkin jumlah kursi, baik di parlemen maupun kabinet.

Karenanya slogan koalisi Indonesia Kerja, yang sebelumnya diusung, sejatinya hanya sekadar lip service belaka. Begitu juga dengan slogan Indonesia Adil dan Makmur yang diusung pihak oposisi. Sebab, pada akhirnya semuanya hanya bermuara pada kursi. Kini dan beberapa hari ke depan, semua parpol pengusung akan terus melakukan manuver tiada henti untuk memaksimalkan raihan kursi.

Keinginan untuk memaksimalkan raihan kursi sebagaimana diharapkan PPP di atas merupakan hal yang lumrah. Namun, keinginan tersebut hendaknya disesuaikan dengan kekuatan dan kontribusi parpol masing-masing. PPP sebagai parpol yang paling sedikit raihan kursinya di parlemen, seharusnya kurang elok terlalu banyak 'lagu-lagu permintaan'.

Sebagai presiden terpilih, tentunya Joko Widodo sudah lebih paham dan tahu persis, siapa saja yang benar-benar ikut bekerja keras serta partai mana yang total berjuang untuk mewujudkan kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Jokowi juga tahu, siapa pula yang sekadar memberi dukungan, tapi tidak memberi kontribusi signifikan.

Lagi pula sebagai presiden terpilih, Joko Widodo memiliki apa yang disebut sebagai hak prerogatif, yaitu kekuasaan mutlak untuk memutuskan siapa saja yang akan berhak untuk menjadi pembantunya di kabinet. Selain itu, pihak Prabowo-Sandi juga masih tengah mengupayakan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan ketidakpuasan yang mereka rasakan.

Ketika gugatan masih dilayangkan, terasa kurang elok jika parpol koalisi sudah sibuk dengan tetek bengek kursi. Nah, lebih tak elok lagi, jika parpol yang sebelumnya berada di kubu oposisi pun sudah pula ikutan sibuk melakukan berbagai manuver, supaya bisa mendapatkan jatah kursi di kabinet. Dari segi politik, hal ini sebenarnya sah-sah saja.

Namun, dari segi fatsun politik, agaknya kurang pas jika parpol koalisi yang dinyatakan kalah, dengan serta merta segera meninggalkan rekan koalisinya. Sudah saatnya elite politik tidak melulu berjuang demi kursi, melainkan juga mampu memperlihatkan keteladanan dalam hal kesetiaan pada pilihan politik serta kesiapan untuk berada di luar pemerintahan. Demokrasi yang sehat juga membutuhkan oposisi.(**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px