Log in

Sumut dan Stigma Negatif


Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Ketua KPU Sumatera Utara, Yulhasni dari jabatannya. Yulhasni disebut melakukan pelanggaran kode etik terkait rekapitulasi suara pemilu legislatif di Kabupaten Nias Barat.

"Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Yulhasni selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sejak putusan dibacakan,"ujar ketua majelis Harjono dalam sidang di kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).

Selain Yulhasni, DKPP memberhentikan Ketua Kabupaten Bias Barat Famataro Zai dari jabatannya serta memberhentikan Komisioner KPU Sumut Benget Manahan Silitonga dari jabatannya di divisi teknis, serta komisioner Nias Barat Nigatinia Galo dari jabatan ketua di divisi.   

Figur dan tokoh-tokoh dari Sumatera Utara kelihatannya tidak pernah lepas dari perbincangan hangat di tingkat nasional, baik dari sisi positif maupun negatif. Namun, belakangan ini kiprah atau cerita yang mencuat dari orang-orang Sumatera Utara, kembali lagi beraroma negatif. Dengan kata lain provinsi ini belum bisa melepaskan diri dari stigma negatif.

Pasalnya tidak cuma Yulhasni dan Benget, sebelumnya figur penting berasal dari Sumut yang berkiprah di KPU Pusat, Evi Novida Ginting, barusan pula dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang. Evi disebut melanggar kode etik terkait seleksi calon anggota KPU Kolaka dan Kolaka Timur.

Jauh sebelumnya figur publik yang menjadi pesakitan dan menimbulkan imej negatif bagi Sumatera Utara adalah ditetapkannya dua kepala daerah di provinsi ini menjadi penghuni rumah tahanan KPK, yaitu Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho, yang diikuti dengan masuknya puluhan anggota DPRD Sumatera Utara menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan, karena ditengarai menerima suap.    

Peristiwa tersebut sudah barang tentu menjadi keprihatinan bersama. Karena itu, sangat masuk akal, jika Edy Rahmayadi saat hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara, merasa perlu untuk mengedepankan tagline 'Sumut Bermartabat'.  Mantan Pangkostrad ini kelihatannya ikut merasa prihatin, dengan seringnya tokoh-tokoh di daerah ini menjadi pesakitan dan pasiennya KPK.

Untuk itu, Edy Rahmayadi ingin membangun Sumatera Utara dan melahirkan orang-orang yang bermartabat, antara lain melahirkan tradisi menjalankan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari perilaku transaksional serta like or dislike. Kelihatannya, keinginan Gubsu ini masih jauh dari ekspektasi kita bersama. Sebab di jajaran Pemprovsu sendiri konon masih tetap menganut 'pola-pola lama'.

Nah, kembali kepada keputusan pencopotan Yulhasni, Benget Silitonga dan Evi Novida dari jabatannya di KPU. Bagi mereka, pencopotan jabatan itu bisa jadi dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Seperti dinyatakan Evi Novida, dirinya tak ambil pusing atas putusan DKPP."Mungkin dilihat saya belum cocok memegang divisi SDM di matanya DKPP,"ujarnya sambil tertawa.

Evi Novida boleh-boleh saja tetap tertawa. Begitu juga Yulhasni dan Benget, dipersilahkan tetap santai. Namun, bagi masyarakat Sumatera Utara, pencopotan itu tetaplah merupakan sebuah berita mengejutkan sekaligus memprihatinkan. Sebab, hal itu telah menambah stigma negatif bagi Sumatera Utara. Ke depan, kita berharap orang Sumatera Utara bisa lebih bijaksana dalam menyikapi pencopotan dirinya. Kalau perlu, bisa mencontoh apa yang dilakoni orang Inggris, Jepang atau Korea Selatan, yang segera menyatakan mundur, ketika dinyatakan bersalah. Monggo...(**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px