Log in

Sidang Lanjutan MTN : Kerugian dari Auditor Tak Berwenang, Bukan Alat Pembayaran

 Mantan Hakim Agung Atja Sandjaya (kiri) yang sebagai saksi ahli. Mantan Hakim Agung Atja Sandjaya (kiri) yang sebagai saksi ahli.

Medan-andalas Dua saksi ahli dihadirkan tim penasihat hukum (PH) untuk dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejatisu yang menangani perkara terdakwa Maulana Akhyar Lubis dalam sidang lanjutan skandal korupsi pembelian surat berharga berupa Medium Term Notes (MTN) di ruang Cakra 2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (26/10/2020).

Keduanya adalah ahli hukum pidana yang juga mantan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA-RI) Atja Sandjaya dan ahli akuntan perbankan Chair Loebis. Sidang dipimpin tim majelis hakim diketuai Sri Wahyuni.

Ahli hukum Atja Sandjaya menjawab pertanyaan jaksa dan hakim menegaskan bahwa bila perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan auditor tidak berwenang (oleh JPU akuntan tidak terdaftar di IAPU bernaung di Akuntan Publik Tarmizi), maka itu bukan alat bukti yang sah.

"Bila hasil audit investigasi dilakukan kantor akuntan publik dijadikan dasar menentukan kerugian keuangan negara ternyata diperoleh secara melawan hukum atau tidak sesuai ketentuan, kemudian dijadikan alat bukti yang sah, tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Jangan jangan auditnya palsu. Kalau itu sempat palsu bisa bahaya," tegasnya.

Menjawab pertanyaan salah seorang penasihat hukum, Artja mengatakan hakim harus memutuskan perkara tindak pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Menurut Artja, mengacu asas legalitas sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAPidana, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

"Bila Kepdir tersebut tidak ada disebutkan sanksi pidana, jelas perbuatan yang bersangkutan (terdakwa Maulana Akhyar, red) bukan tindak pidana," ujarnya lagi.

Menjawab pertanyaan Hakim anggota Felix Da Lopez mengenai Divisi (Treasury) yang dipimpin terdakwa tidak memperhatikan ketentuan intermal (Kepdir PT Bank Sumut 531/2004), apakah perbuatan itu dikategorikan merugikan keuangan negara (korupsi), menurut ahli penyidikan kasusnya harus terang benderang.

Atja menyatakan, harus ada perhitungan akuntan publik, law opinion secara obyektif. “Bila seseorang tidak punya kewenangan selidiki isi data keuangan uang diperbuat perusahaan lain dalam hal ini penjual MTN, bukanlah tindak pidana," jawabnya.

Sementara, ahli akuntan dan perbankan Chair Loebis, memberikan pendapat sulit diterima akal sehat bila pertanggunjawaban hukum hanya dilimpahkan sepenuhnya kepada Maulana Akhyar selaku Pimpinan Divisi Treasury PT Bank Sumut.

Menurutnya, di satu sisi, terdakwa Maulana memiliki tanggung jawab untuk mencari keuntungan termasuk di pasar modal. Apalagi posisi terdakwa juga di tingkat menengah. Pembelian MTN milik PT SNP Finance tidak mungkin terjadi tanpa persetujuan unsur direksi Bank Sumut.

"Kalaupun ada indikasi kesalahan, unsur direksi sebagai pimpinan juga harus dimintai pertanggungjawaban," tegasnya. Selesai sidang, anggota tim PH terdakwa Andri Irvandi menguraikan, mengutip pendapat ahli Atja Sandjaya, bahwa dakwaan JPU pidana turut serta juga terbantahkan di persidangan ini sebab harus ada unsur kesengajaan berbentuk kemauan dan pengetahuan.

Meskipun ada kemauan tapi bila tidak memiliki pengetahuan apa yang dia perbuat suatu tindak pidana, maka tidak bisa dihukum atau dimintai pertanggungjawaban pidana. Begitu pula sebaliknya. (DA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C