Log in

Partisipasi Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19


Oleh : Labayk Simanjorang

Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020, tentang pelaksanaan pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tentu diharapkan partisipasi dan keikutsertaan lapisan masyarakat berkontribusi langsung maupun tidak langsung, guna
menyukseskan pelaksanaan setiap tahapan-tahapannya. Oleh karena kesuksesan penyelenggaraan tahapan pemilihan akan sangat tergantung kepada tingkat partisipasi dan keterlibatan peranserta masyarakat.

Sebagaimana pemilihan sebelumnya keterlibatan/ keikutsertaan masyarakat perorangan, kelompok, komunitas, baik dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan perlu ditingkatkan kualitasnya. Meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tentu berpengaruh terhadap legitimasi dan kepercayaan kepemimpinan terpilih menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

Tulisan ini lebih vokus pada partisipasi atau keikutsertaan politik masyarakat menghadapi kontestasi politik pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak lanjutan tahun 2020 di Kota Binjai, di tengah mewabahnya pandemi coronavirus disease (Covid-19). Setidaknya ada dua sikap perilaku masyarakat terhadap rekrutmen politik pada kontestasi perhelatan Pilkada yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

Pertama, masyarakat pemilih menyambut positif pemilihan kepala daerah seraya berharap kualitas pelayanan dan pembangunan semakin dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan berkelanjutan. Mereka menyadari, rotasi kepemimpinan periodesasi kepala daerah akan melahirkan semangat baru dan cita-cita yang diusung oleh calon pemimpin melalui visi misi dan program lima tahun ke depan.

Masyarakat menyadari pengelolaan pemerintahan daerah yang baik (good governance) diyakini muncul dari pemimpin yang memiliki visi, amanah, berkarakter,
kompetensi, tangguh, serta perduli terhadap kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Sikap fundamental masyarakat inilah yang mendasari secara langsung maupun tidak langsung menggerakkan hati dan pikiran melibatkan diri dalam pemilihan kepala daerah Kota Binjai tahun 2020.

Keterlibatan sebagai bentuk partisipasi ditunjukkan secara langsung dengan ikut ambil peran terhadap perencanaan seperti kontribusi pemikiran, saran, masukan dalam pembuatan rancangan undang-undang, peraturan pemilihan serta keterlibatan dalam pelaksanaan tahapan mengambil peran sebagai penyelenggara pemilihan baik jajaran KPU maupun Bawaslu.

Sikap positif lainnya adalah keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerhati/ pengamat kepemiluan dan demokrasi, jaringan demokrasi, perguruan tinggi, fokus grup diskusi, seminar dan lain-lain. Bentuk keterlibatan dan peran masyarakat, baik di tingkat pusat sampai daerah akhir-akhir ini menunjukkan kemajuan signifikan, perlu dirawat dan dikembangkan dalam sistem demokrasi serta ketatanegaraan Indonesia.

Kedua, masih ditemukan masyarakat apatis, cuek dan tidak perduli terhadap rotasi kepemimpinan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai tahun 2020. Sikap apatisme muncul disebabkan faktor teknis, alasan ideologis, alasan politis, dan pragmatisme. Sikap dengan berbagai alasan tadi merupakan sebagai cikal bakal munculnya golongan putih (Golput) di tengah kehidupan demokrasi saat ini, sekaligus berbahaya dalam penegakan demokrasi.

Sebahagian beranggapan siapa pun pemimpin daerah tidak serta merta dapat mengubah nasib, harkat martabat dan kesejahteraan mereka. Sikap pragmatis dimaknai sebagai kegagalan pemerintah, partai politik dalam mengedukasi pendidikan politik bagi masyarakat. Padahal, tanpa disadari kepada pemimpin terpilih asyarakat menggantungkan nasib pemerintahan lima tahun ke depan.

Tidak jarang kita dengar ungkapan di tengah masyarakat, “siapa pun wali kota, saya tetap gini-gini aja”. Pernyataan sederhana ini semestinya tidak boleh dianggap sepele, apalagi mengabaikannya. Selain hal di atas, muncul anggapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai tidak ada gunanya dan calon yang diusung partai politik tidak menyakinkan untuk membawa perubahan menuju kesejahteraan masyarakat. Pandangan seperti ini perlu diluruskan dengan memberikan sosialisasi, diskusi, agar pemahaman sistem ketatanegaraan dan demokrasi menjadi lebih baik.

Ragam Partisipasi Pemilih di Tengah Pandemi Covid-19

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak lanjutan tahun 2020 di Kota Binjai dilaksanakan di tengah mewabahnya pandemi covid-19. Keadaan ini tentu harus disikapi serius dan bertanggungjawab, agar pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan berjalan dengan baik.”Pilkada lancar aman tertib, masyarakat sehat dan selamat“.

Kemudian menjadi penting pemenuhan berbagai sarana teknis dan jenis kegiatan dilakukan oleh pemerintah, penyelenggara, partai politik guna pencegahan dan
penanggulangan covid19 agar pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat berjalan secara demokratis, lancar tertib dan aman. Di masa tatanan kenormalan baru (new normal) perlu dilakukan pengaturan kegiatan penyelenggaraan menyesuaikan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan dan penyebaran covid-19, yang ditetapkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sekaligus meminimalisir risiko akibat terjadinya kerumunan dalam satu lokasi.

Ketentuan tempat penyelenggaraan kegiatan pemilihan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan berkoordinasi dengan pemerintah daerah/ Gugus Tugas daerah setempat. Kegiatan jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah wajib memperhatikan seperti : a. Menyiapkan petugas untuk melakukan mengawasi penerapan kesehatan di area berlangsungnya kegiatan, b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area pelaksanaan kegiatan, c.Membatasi pintu/ keluar masuk tempat pelaksanaan guna mempermudah penerapan dan penerapan protokol kesehatan, d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu/ jalur masuk keluar, e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk dan jika ditemukan dengan suhu 37,5 C (dua kali pemeriksaan dengan rentang 5 menit), tidak diperkenankan memasuki tempat pelaksanaan. Dalam hal pelaksanaan pencoblosan menunggu ketentuan lebih lanjut dari KPU RI, f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal 1 meter. Persiapan dan pemenuhan alat pelindung diri, penerapan protokol kesehatan di setiap jenis kegiatan, menjaga jarak (social distancing), pemakaian hand sanitizer, pembatasan orang merupakan langkah-langkah yang perlu mendapat perhatian serius.

Selanjutnya melakukan pembatasan kegiatan yang melibatkan kerumunan massa serta lebih mengupayakan pemanfaatan media daring, web zoom. Jika harus bertatap muka penerapan seperti dijelaskan di atas menjadi langkah-langkah yang mesti diterapkan. Untuk mencapai langkah dimaksud dibutuhkan kerja sama dan koordinasi sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Upaya ini dilakukan sekaligus bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) nanti.

Kita mesti optimis partisipasi masyarakat lebih tinggi dengan penerapan upaya dan langkah di atas dan sekaligus menghindari tingkat partisipasi rendah disebabkan adanya kekhawatiran serta keengganan warga datang ke tempat pemungutan suara menggunakan hak pilih di tengah pandemi Covid-19. Untuk dimaklumi KPU menargetkan persentasi partisipasi sebanyak 77,5% sedangkan realisasi pada Pilkada 2015 sebanyak 65%. Kita mengharapkan Pilkada Kota Binjai tahun 2020 dapat melampaui target nasional di tengah pandemi covid-19.(Partisipasi pemilih dari setiap Pemilu mengalami penurunan, hal ini bisa dilihat dari Pemilu 1999 yang hanya 92 persen, Pemilu 2004 turun hanya 84 persen dan Pemilu 2009 hanya tersisa 72 persen).

Sinergitas dan koordinasi stakeholder pemerintah, penyelenggara, pihak swasta lainnya, pihak keamanan, insan pers, dapat melakukan edukasi masyarakat dalam pendidikan politik sehingga tumbuh dan berkembang pelibatan warga dalam pelaksanaan pemilihan. Terlebih dewasa ini pertumbuhan dan perkembangan sains teknologi komunikasi dapat dimanfaatkan untuk menyosialisasikan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai. Pemanfaatan TV, media massa cetak, media online, jejaring sosial (facebook, twiter, instagram) diyakini sebagai alat sosialisasi pendidikan politik yang praktis, murah, cepat.

Dalam realisai ragam partisipasi pemilihan di Kota Binjai selain partai politik tidak jarang kita melihat, membaca di media berbagai kalangan baik orang seorang, kelompok, organisasi, perkumpulan, posko memberikan sosialisasi sekaligus mengampanyekan calon yang didukungnya. Tidak jarang kita melihat dan mendengar terjadi gesekan antar pendukung fanatik demi jagoannya. Kendatipun partisipasi partisan ini di alam demokrasi sah dan wajar, namun masing-masing pendukung harus mampu menunjukkan sikap kedewasaan berpolitik dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan.

Keberpihakan pada calon tertentu serta perbedaan pandangan politik sejatinya diarahkan kepada pertarungan visi, misi dan program yang ditawarkan oleh
bakal calon yang disukai. Dengan demikian pengetahuan dini warga terhadap calon pemimpin, program yang akan dijalankan, akan mempermudah masyarakat menentukan pilihannya. Sisi lain lobi politik partai dan antar partai, atribut termasuk alat peraga berbentuk baliho, spanduk muncul di berbagai sudut kota, pinggiran jalan dengan tujuan mengampanyekan bakal calon. Hal ini membuktikan pertarungan kepentingan kekuasaan sangat urgen dengan harapan pemimpin terpilih ke depan adalah sosok pemimpin yang memahami dan melayani kebutuhan warganya.

Ragam partisipasi lain berupa keterlibatan menjadi penyelenggara pemilihan keberadaannya sangat penting. Penyelenggara pemilihan harus diisi insan yang mempunyai kompetensi, pengetahuan administrasi/ teknis, manajerial, kepemimpinan serta integritas yang mulia. Kualitas proses dan hasil pemilihan yang baik secara umum lahir dari penyelenggara baik pula. Untuk mengukur kualitas penyelenggara lazim dinilai dari pemenuhan azas, prinsip pemilihan dan ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan lainnya. Dalam pelayanan terhadap peserta Pemilu dan masyarakat berlaku adil, setara independen sehingga kepercayaan
terhadap penyelenggara semakin tinggi.

Tingginya minat masyarakat berkontribusi atau berpartisipasi langsung sebagai penyelenggara penyelenggara pemilihan seperti PPDP, KPPS, PPS, PPK, KPU, Relawan demokrasi, PPL, Panwascam, Bawaslu, DKPP, dan begitu juga tumbuh subur berbagai LSM seperti Perludem, Netgrit, JaDi, Pemantau Pemilu, Quick Count Pemilu, menjadi bukti penerapan sistem demokrasi semakin membaik.

Dalam tataran teknis partisipasi dimaksud, di tengah wabah covid-19 seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap elemen warga dalam mengedukasi pendidikan politik warga, sosialisasi di manapun mengharuskan mematuhi pemenuhan protokol kesehatan. Dengan kata lain setiap usaha kegiatan warga, perkumpulan, kelompok, grup mengedepankan pencegahan dan penanggulangan covid-19. Tentu tugas ini menjadi tantangan yang perlu disikapi dengan bijaksana.

Selain bentuk partisipasi praktis di atas tema penting lain yang perlu dijelaskan dan disosialisasikan kepada warga seperti mengapa harus memilih, apa yang akan dipilih, siapa yang akan dipilih, bagaimana teknis pemilihan agar warga dengan mudah menentukan pilihannya. Tema-tema dimaksud dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, komunitas, kaum milenial, politisi, pemerhati sosial dan politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), relawan demokrasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, partai politik dan pihak swasta dengan optimaslisasi media komunikasi. Pemanfaatan media komunikasi untuk melakukan diskusi grup, web daring, seminar web, web meeting sarana alternatif peningkatan partisipasi di tengah wabah Covid-19, guna terciptanya keluasan pemikiran dan pengetahuan warga agar berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai 2020.

Kesimpulan

Peningkatan keterlibatan dan partisipasi politik warga dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19, sangat diharapkan, dengan berbagai usaha pencegahan dan penanggulangan serta mematuhi standar protokol kesehatan. Partisipasi masyarakat langsung maupun tidak langsung hendaknya lebih dioptimalkan agar pencapaian tujuan penyelenggaraan pemilihan semakin berkualitas baik proses, hasil, dan pelaporannya.

Hendaknya kegiatan partisipatif warga diarahkan kepada edukasi politik, pencerahan agar pelaksanaan pemilihan berjalan demokratis, aman dan damai. Senantiasa menghindari ekspos dan kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan akibat benturan kepentingan di tengah masyarakat, sekaligus melaksanakan kegiatan yang menyejukkan, damai, tertib dan aman. Sambil berharap terpilih pemimpin pilihan masyarakat serta covid-19 cepat berlalu, agar kita semua dapat menata kehidupan yang lebih sejahtera lahir bathin. Billahittaufiq walhidayah. Wassalam

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C